Istilah resmi drone mencakup sebutan teknis seperti UAV, UAS, RPAS, hingga SPUKTA yang ditetapkan oleh regulator penerbangan sipil dunia dan nasional. Praktisi wajib memahami setiap sebutan agar tidak keliru saat membaca dokumen perizinan terbang, standar kelaikudaraan, atau sertifikasi keahlian. Pemahaman kosakata penerbangan membantu remote pilot berkomunikasi secara tepat dengan otoritas penerbangan sipil.
Sebutan drone sangat populer di tengah masyarakat umum. Dunia penerbangan formal memakai definisi hukum yang menguraikan komponen fisik dan mekanisme kendali wahana secara rinci.
UAV singkatan dari Unmanned Aerial Vehicle yang merujuk murni pada fisik pesawat udara tanpa awak di dalamnya. Istilah teknis ini mendefinisikan wahana terbang itu sendiri tanpa memperhitungkan stasiun kendali darat atau jalur komunikasi data.
Federal Aviation Administration mendefinisikan konsep pesawat tanpa awak ini dalam regulasi 14 CFR Part 107. Definisi tersebut berbunyi:
UAS singkatan dari Unmanned Aircraft System yang mencakup seluruh ekosistem operasional penerbangan tanpa awak. Otoritas penerbangan memakai istilah UAS karena keselamatan terbang menuntut keandalan wahana, stasiun darat, dan tautan komunikasi secara terpadu.
Federal Aviation Administration membagi ekosistem UAS ke dalam tiga elemen utama:
Definisi operasional UAS oleh FAA berbunyi:
RPAS atau Remotely Piloted Aircraft System digunakan dalam dokumen resmi International Civil Aviation Organization untuk menekankan keberadaan pilot manusia sebagai pengendali penuh. ICAO memakai istilah ini agar sistem penerbangan tanpa awak dapat diintegrasikan bersama pesawat berawak pada ruang udara internasional non-segregasi.
ICAO menerbitkan panduan manual Doc 10019 yang merumuskan RPAS sebagai berikut:
Regulasi internasional membedakan dua istilah turunan:
SPUKTA atau Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak merupakan nomenklatur resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk drone sipil berbobot maksimal 25 kilogram. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggunakan istilah ini dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2021.
Pasal 1 Ayat 2 Permenhub Nomor PM 63 Tahun 2021 memuat definisi legal SPUKTA:
PUNA singkatan dari Pesawat Udara Nirawak yang dipakai kalangan militer, pertahanan negara, dan lembaga riset teknologi dirgantara Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, TNI, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional memilih terminologi PUNA untuk wahana pengintai serta pemantau kedaulatan.
Perbedaan orientasi kedua nomenklatur nasional terlihat jelas:
Akademisi kampus sering memakai istilah PUTA untuk Pesawat Udara Tanpa Awak atau WTA untuk Wahana Tanpa Awak dalam kegiatan riset aeromodelling.
Setiap istilah resmi drone memiliki fokus regulasi, ruang lingkup teknis, dan institusi penerbit yang berbeda. Pemilihan istilah bergantung pada dokumen hukum yang sedang Anda gunakan.
Tabel perbandingan berikut menyajikan perbedaan pokok istilah drone:
Kata derun diakui secara resmi sebagai padanan bahasa Indonesia untuk kata drone oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Kosakata ini tercatat dalam pangkalan data istilah daring Pasti Kemdikbud sebagai lema resmi bidang teknik dirgantara.
Penetapan istilah derun bertujuan memperkaya kosakata bahasa Indonesia baku dalam publikasi ilmiah dan siaran pers pemerintahan. Kalangan industri komersial, instansi survei, dan komunitas remote pilot tetap aktif menggunakan kata drone dalam percakapan kerja harian.
