BEIJING, Senin (16/11/2026) – Pemerintah Kota Beijing resmi memberlakukan larangan total terhadap kepemilikan, penyimpanan, dan pengoperasian pesawat nirawak atau drone bagi masyarakat umum. Kebijakan yang mulai berlaku efektif sejak Minggu (15/11/2026) ini dirancang demi memperketat keamanan ibu kota serta menjaga keselamatan ruang udara.
Aturan baru ini berlaku tanpa pengecualian di seluruh wilayah administratif Beijing seluas kurang lebih 16.400 kilometer persegi. Cakupan regulasi tersebut menjangkau kawasan perkotaan yang padat hingga wilayah pedesaan di pinggiran ibu kota.
Dalam laporan Agence France-Presse (AFP), kebijakan ini pertama kali diumumkan ke publik oleh otoritas setempat pada September 2026. Pemerintah menegaskan bahwa setiap warga dilarang keras menyimpan kendaraan udara tanpa awak (unmanned aerial vehicle atau UAV) di tempat tinggal maupun tempat usaha mereka demi menjaga keamanan ibu kota negara.
Ketentuan baru tersebut tidak hanya mengatur larangan terbang di ruang udara publik. Regulasi ini juga melarang tindakan membawa masuk wahana terbang nirawak beserta komponen pendukungnya melewati batas administratif Beijing.
Sebelum kebijakan resmi berlaku pada Minggu, seluruh pemilik perangkat telah diminta untuk segera melepaskan kepemilikan drone mereka. Otoritas setempat memberikan tenggat waktu khusus agar warga tidak lagi menyimpan unit drone di dalam rumah.
Pemerintah menyediakan skema pelepasan aset melalui sejumlah titik pembelian kembali (buy-back) resmi yang disetujui otoritas. Alternatif lainnya, pemilik diizinkan menjual perangkat mereka secara daring atau memindahkannya keluar dari yurisdiksi Beijing.
Bagi warga yang mengabaikan kewajiban tersebut, aparat penegak hukum menyiapkan tindakan tegas di lapangan. Setiap orang yang terbukti masih menguasai, menyimpan, atau menerbangkan wahana nirawak akan dikenai sanksi administratif berupa denda uang serta penyitaan fisik unit peralatan.
Kebijakan drastis ini menandai perubahan regulasi yang sangat ketat dibandingkan ketentuan terbang tanpa izin yang selama ini berlaku umum di berbagai negara.
Langkah pengetatan kepemilikan wahana tanpa awak di Beijing telah bergulir secara bertahap sejak pertengahan tahun ini. Sebelum regulasi kepemilikan penuh disahkan, pemerintah kota telah mengawali pembatasan pasar pada Mei 2026.
Pada Mei 2026, pemerintah Beijing secara resmi menghentikan dan melarang seluruh aktivitas penjualan komersial unit drone di toko luring maupun pasar lokal. Pada periode tersebut, masyarakat yang telah memiliki drone masih diperbolehkan menyimpan barang milik mereka dengan kewajiban administratif.
Namun, perkembangan situasi keamanan ruang udara membuat regulasi pendaftaran pada Mei 2026 dinilai belum memadai oleh pemerintah ibu kota. Memasuki September 2026, otoritas secara terbuka mengumumkan penghapusan hak penyimpanan pribadi bagi warga sipil.
Status pendaftaran yang dimiliki warga sebelum September dinyatakan gugur begitu regulasi baru terbit. Dengan berlakunya aturan per 15 November 2026, warga tidak lagi memiliki dasar hukum apa pun untuk mempertahankan keberadaan wahana nirawak di wilayah ibu kota.
Penetapan aturan ini juga melengkapi regulasi terdahulu, seperti kewajiban administratif di titik perbatasan transportasi yang tertuang dalam kebijakan larangan kepemilikan serta deklarasi drone di bandara.
Kekhawatiran terhadap bahaya penerbangan tak terkendali di kawasan padat penduduk memuncak setelah insiden fatal pada Juni 2026. Pada peristiwa tersebut, sebuah pesawat berukuran kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di Beijing, Menara CITIC.
Kecelakaan udara di Menara CITIC tersebut merenggut nyawa sang pilot di lokasi kejadian. Selain korban jiwa, benturan pada gedung tinggi itu melukai 13 orang lainnya yang berada di area sekitar bangunan.
Otoritas Beijing menilai ancaman tabrakan fisik maupun pelanggaran privasi tidak dapat diabaikan di kota metropolitan yang menjadi simpul utama kenegaraan. Penataan ruang udara kemudian diprioritaskan demi melindungi masyarakat dan infrastruktur publik.
Selain itu, Beijing merupakan jantung kekuasaan politik China. Kota ini menampung pusat pemerintahan kenegaraan, tempat kediaman resmi para pemimpin tertinggi, serta kantor pusat Partai Komunis China (PKC).
Faktor konsentrasi objek vital nasional dan kedutaan besar negara-negara asing menjadikan standar pengamanan teritorial di Beijing jauh melampaui kota-kota provinsi lainnya di China.
Pemberlakuan larangan ini memunculkan sorotan publik mengingat posisi strategis China di panggung teknologi aviasi tanpa awak dunia. China merupakan negara produsen sekaligus pemasok sekitar 75 persen kebutuhan drone komersial dan konsumen global.
Di dalam negeri, penggunaan wahana nirawak berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat perkotaan secara luas memanfaatkan pesawat nirawak portabel untuk hobi fotografi, pembuatan konten visual, hingga dokumentasi lanskap geografis.
Namun, posisi China sebagai raksasa produsen dunia tidak menghalangi otoritas ibu kota untuk memberlakukan langkah restriktif demi ketertiban domestik. Pemerintah Beijing memilih mendahulukan pertahanan ruang udara dibandingkan fleksibilitas kepemilikan perangkat oleh masyarakat sipil.
Kondisi ini menciptakan jurang pemisah antara kemudahan akses kepemilikan drone di wilayah provinsi lain dengan larangan mutlak yang harus ditaati warga di Beijing.
Pengamat tata kelola udara menilai pemanfaatan teknologi sistem manajemen lalu lintas udara nirawak di area ibu kota dinilai belum cukup menjamin proteksi penuh dari ancaman intrusi fisik.
Pemerintah Beijing menyatakan bahwa ruang udara kota tidak sepenuhnya ditutup untuk seluruh aktivitas penerbangan nirawak. Akses operasional drone tetap dapat diberikan secara terbatas untuk kepentingan lembaga berwenang.
Izin penerbangan dapat diterbitkan melalui jalur diskresi khusus bagi kegiatan yang menyangkut keselamatan publik dan penegakan hukum. Misi kontraterorisme dan operasi keamanan oleh aparat kepolisian termasuk dalam sektor yang dikecualikan dari larangan.
Selain aparat keamanan, penanganan tanggap darurat bencana alam, misi pencarian dan penyelamatan korban, serta kegiatan pemadaman api di kawasan rawan juga dapat memperoleh persetujuan.
Sektor penelitian ilmiah yang didukung institusi resmi negara serta operasional terbatas di bidang pertanian modern juga tercantum dalam klausul pengecualian tersebut.
Pihak berwenang belum merinci besaran nominal denda yang akan dijatuhkan kepada warga yang tertangkap tangan melanggar aturan ini. Namun, petugas gabungan mulai disiagakan di lapangan untuk melakukan razia kepemilikan dan menyita unit yang masih tersisa di permukiman warga.