Departures
EDTLogbook entry
Kondisi terbang drone yang tidak membutuhkan izin terbang berlaku pada ruang udara tidak dikendalikan di bawah 120 meter sesuai regulasi resmi. Pahami rujukan pasal PM 37 Tahun 2020 dan PM 63 Tahun 2021 agar operasional tetap legal.
Banyak penerbang mengira setiap penerbangan rekreasi bebas dari kewajiban izin di mana saja. Realitas di lapangan menunjukkan ruang udara kota-kota besar di Indonesia sebagian besar berstatus ruang udara yang dikendalikan. Anda perlu memahami dasar hukum pasal demi pasal agar tidak terkena jerat sanksi saat mengoperasikan wahana nirawak.
Kondisi terbang drone yang tidak membutuhkan izin terbang hanya sah jika wahana terbang di uncontrolled airspace dengan batas ketinggian maksimal 400 kaki atau 120 meter di atas permukaan tanah. Penegasan yuridis tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 Lampiran Butir 2.1.1.2 huruf a.
Aturan tersebut diselaraskan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107. Dalam Lampiran Bagian 107 Butir 107.51 huruf b, ketinggian terbang pesawat udara kecil tanpa awak dibatasi maksimal 400 kaki (120 meter) di atas permukaan tanah. Kedua regulasi ini saling mengunci standar batas vertikal penerbangan bebas izin di ruang udara Indonesia.
Dasar hukum klasifikasi ruang udara penerbangan tanpa awak tertuang dalam Pasal 1 serta Lampiran Butir 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020. Beleid ini membedakan secara rinci wilayah udara yang membutuhkan pemanduan aktif dan wilayah udara yang tidak mendapatkan pemanduan lalu lintas udara.
Pasal 1 huruf b mendefinisikan controlled airspace sebagai jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan, pelayanan informasi penerbangan, dan pelayanan kesiagaan. Lampiran Butir 2.1.1.1 menegaskan bahwa pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada controlled airspace wajib memiliki persetujuan Direktur Jenderal tanpa memandang ketinggian terbang.
Pasal 1 huruf c menetapkan uncontrolled airspace sebagai ruang udara yang hanya mendapatkan pelayanan informasi penerbangan, pelayanan kesiagaan, dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan. Pada area inilah Anda dapat memanfaatkan ruang terbang bebas izin selama tidak menembus batas 120 meter dan berada di luar kawasan keselamatan bandar udara.
Batasan penerbangan hobi dan rekreasi menurut PM 63 Tahun 2021 mewajibkan bobot maksimal wahana di bawah 15 pon atau 7 kilogram serta tunduk pada pengawasan komunitas. Legalitas operasi nonkomersial ini tidak otomatis membebaskan pilot dari kepatuhan terhadap kaidah keselamatan navigasi udara.
Pasal 4 PM 63 Tahun 2021 menetapkan bahwa sistem pesawat udara kecil tanpa awak untuk keperluan hobi atau rekreasi harus memenuhi kriteria berikut:
Ketentuan teknis operasional hobi dirinci lebih lanjut dalam Lampiran PKPS Bagian 107 Butir 107.2. Butir ini mewajibkan penerbang hobi untuk tunduk pada deretan butir keselamatan krusial, antara lain:
Bila wahana Anda berbobot antara 7 kilogram hingga 25 kilogram (55 pon), penerbangan hobi Anda keluar dari cakupan Pasal 4. Wahana pada kategori bobot ini wajib mengikuti registrasi dan sertifikasi pilot sesuai Subbagian C dan D regulasi tersebut.
Kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Denpasar memiliki ruang udara yang hampir seluruhnya berstatus ruang udara yang dikendalikan karena kepadatan rute penerbangan sipil dan militer. Keberadaan bandar udara internasional dan pangkalan militer menempatkan ruang udara perkotaan ke dalam klasifikasi zona pendekatan terminal atau zona kendali bandara.
Wilayah Jakarta dan sekitarnya terliput oleh Controlled Traffic Region (CTR) dan Terminal Control Area (TMA) dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma. Kondisi ini membuat area permukiman hingga taman kota di Jakarta berada di bawah yurisdiksi controlled airspace. Menerbangkan drone di halaman rumah di area Jakarta secara yuridis berpotensi menembus ruang udara yang dikendalikan.
Situasi serupa terjadi di Surabaya yang dikelilingi oleh ruang udara Bandara Internasional Juanda dan Pangkalan Udara TNI AL. Pulau Bali bagian selatan seluruhnya berada dalam pengawasan lalu lintas udara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pilot lokal dan wisatawan kerap mengabaikan status ruang udara ini sehingga melakukan penerbangan tanpa menyadari pelanggaran regulasi yang terjadi.
Pilot tetap harus berkoordinasi dengan unit pelayanan navigasi penerbangan ketika area terbang bersinggungan dengan ruang udara yang dikendalikan atau fasilitas penerbangan aktif. Koordinasi ini bertujuan memastikan tidak ada potensi konflik jalur udara antara pesawat nirawak dan pesawat udara berawak.
Lampiran PM 37 Tahun 2020 Butir 3.12 mengatur prosedur koordinasi wajib dengan unit pelayanan navigasi penerbangan AirNav Indonesia. Koordinasi dilakukan paling lambat 24 jam sebelum pengoperasian dengan menyampaikan informasi rute, jadwal terbang, performa wahana, tautan kendali, dan prosedur penghentian darurat.
Selain itu, Butir 3.16 mengatur pengoperasian pada kondisi kejadian luar biasa atau bencana alam. Penerbangan drone untuk mitigasi bencana di sekitar lokasi kecelakaan atau bencana alam dapat berjalan setelah berkoordinasi dengan institusi yang berwenang dan unit pelayanan navigasi penerbangan terkait untuk menetapkan batas vertikal dan horizontal yang aman.
Memahami perbedaan antara penerbangan bebas izin dan penerbangan yang memerlukan persetujuan mempermudah perencanaan misi di lapangan. Parameter hukum ini dirangkum langsung dari PM 37 Tahun 2020 dan PM 63 Tahun 2021.
Memeriksa status legalitas ruang udara sebelum lepas landas menghindarkan Anda dari pelanggaran hukum penerbangan. Ikuti langkah terstruktur berikut setiap kali Anda merencanakan penerbangan di lokasi baru:
Langkah verifikasi ini sejalan dengan prinsip airmanship remote pilot dan kunci keselamatan terbang yang wajib dimiliki oleh setiap penerbang profesional.
Sanksi hukum atas pelanggaran ruang udara drone mencakup tindakan teknis pelumpuhan seketika, sanksi administratif, hingga pidana kurungan dan denda uang tunai. Pemerintah tidak menoleransi ancaman terhadap keselamatan transportasi udara dan fasilitas vital negara.
Lampiran PM 37 Tahun 2020 Butir 6 mengatur penindakan hukum terhadap lima kondisi pelanggaran, yaitu:
Berdasarkan Butir 6.2 huruf c, aparat penegak hukum berwenang melakukan tindakan lapangan berupa pemutusan frekuensi kendali (jamming), pemaksaan keluar dari ruang udara, hingga penembakan jatuh wahana ke area yang aman. Butir 6.5 huruf b menegaskan bahwa instansi pertahanan negara dapat langsung menindak dan menghentikan pengoperasian drone yang mengancam objek vital nasional atau melanggar kedaulatan negara.
You must be logged in to comment
No comments yet. Be the first to comment!
Written by
Liu PurnomoI'm a Software Engineer who turns coffee into code, and sometimes I even make interactive web things that work! ☕💻 I'm also a certified multitasker: an Expert Drone Pilot (ask me for aerial selfies!), a Certified Instructor/Public Speaker (I talk a lot), and a Seasonal Runner who believes in running only when the weather is perfect. Let's connect!
More articles headed the same way as this one.
Kondisi terbang drone yang tidak membutuhkan izin terbang di Indonesia secara hukum mensyaratkan operasi di ruang udara tidak dikendalikan pada ketinggian maksimal 120 meter. Ketentuan hukum ini tertulis tegas dalam regulasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk memastikan keselamatan ruang udara nasional. Anda tetap wajib mematuhi batasan teknis kelaikudaraan dan kaidah visual line of sight sekalipun penerbangan tidak mewajibkan surat persetujuan dari otoritas penerbangan.
Berdasarkan aturan Butir 2.1.1.2 huruf a, pengoperasian pada ketinggian mulai dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian 400 kaki (120 meter) di uncontrolled airspace dapat berjalan tanpa persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Sebaliknya, Butir 2.1.1.2 huruf b menyatakan bahwa pengoperasian di atas 120 meter pada ruang udara yang sama wajib mengantongi persetujuan Direktur Jenderal. Ketentuan ini menjadi batas tegas pemisah antara operasi bebas izin dan operasi wajib izin.
Kawasan di sekitar bandar udara diatur ketat pada Lampiran Butir 2.2.2. Anda dilarang terbang tanpa izin di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) serta kawasan dalam radius 3 nautical mile (sekitar 5,55 kilometer) dari titik koordinat helipad di luar KKOP. Lampiran Butir 2.3 juga melarang penerbangan di kawasan udara terlarang (prohibited area) dan kawasan udara terbatas (restricted area) tanpa izin tertulis dari instansi yang berwenang atas kawasan tersebut.
Anda dapat mempelajari peta ruang udara resmi secara berkala lewat panduan fitur fly zone di drone Indonesia untuk pilot untuk memastikan status koordinat terbang Anda. Mengetahui batas ruang udara merupakan keterampilan mendasar bagi setiap orang yang menekuni pelatihan drone.
Bila kegiatan terbang Anda berubah menjadi misi pemetaan, survei, atau fotografi udara berbayar, Anda wajib mengurus dokumen resmi melalui jalur yang diulas dalam panduan mengurus izin terbang drone komersil lewat Sidopi Go. Pendaftaran wahana dan kepatuhan administratif ini juga dijelaskan dalam artikel panduan Sidopi Go untuk registrasi drone dan pilot.
| Parameter Operasional | Kondisi Tanpa Izin Terbang | Kondisi Wajib Memiliki Izin Terbang |
|---|---|---|
| Klasifikasi Ruang Udara | Uncontrolled Airspace (PM 37 Butir 2.1.1.2) | Controlled Airspace (PM 37 Butir 2.1.1.1) |
| Ketinggian Maksimal | Maksimal 120 meter / 400 kaki AGL | Di atas 120 meter / 400 kaki AGL |
| Jarak dari Fasilitas Bandara | Di luar batas KKOP bandar udara | Di dalam batas KKOP (PM 37 Butir 2.2.2.a) |
| Jarak dari Helipad Terdaftar | Di luar radius 3 NM (5,55 km) helipad | Di dalam radius 3 NM dari helipad (Butir 2.2.2.b) |
| Kawasan Khusus (Prohibited/Restricted) | Tidak berlaku (dilarang mutlak tanpa izin) | Wajib izin instansi terkait (PM 37 Butir 2.3) |
| Jarak Sensor Kamera ke Zona Terlarang | Lebih dari 500 meter dari batas luar | Di bawah 500 meter (dilarang pada Butir 3.13) |
| Waktu Terbang | Siang hari (Matahari terbit hingga terbenam) | Malam hari wajib safety assessment (Butir 3.7) |
| Kaidah Penglihatan | Visual Line of Sight / VLOS (Butir 3.3.1) | BVLOS wajib instrumen DAA dan tracking (Butir 3.3.2) |
| Tujuan Pemanfaatan | Hobi dan rekreasi komunitas (PM 63 Pasal 4) | Komersial, kargo, atau riset industri |
| Batas Bobot Wahana Hobi | Maksimal 7 kg / 15 lbs (PM 63 Pasal 4 huruf b) | Lebih dari 7 kg hingga 25 kg (PM 63 Butir 107.13) |
Di samping itu, pelanggaran berat terhadap keselamatan navigasi udara mengacu pada sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan aturan terbaru UU No. 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara Indonesia. Penegakan hukum udara kini diperkuat dengan keterlibatan militer sebagaimana diulas dalam UU Pengelolaan Ruang Udara, Taring baru TNI AU.
Bagi pilot yang ingin meningkatkan kompetensi dan legalitas terbang, mempelajari materi regulasi secara mendalam dapat dilakukan lewat artikel download regulasi dan aturan menerbangkan drone di Indonesia. Anda juga bisa membaca buku komprehensif aviasi nirawak pada halaman buku karya Liu Purnomo tentang drone atau berkonsultasi mengenai program edukasi di laman profil Liu Purnomo.
