
DRNLogbook entry
Syarat dan Cara Mendapatkan Sertifikat Remote Pilot
Panduan resmi mengenai syarat administratif, prosedur pelatihan SPUKTA, ujian teori, dan penerbitan sertifikat remote pilot DKPPU di Indonesia.
Departures

DRNLogbook entry
Panduan resmi mengenai syarat administratif, prosedur pelatihan SPUKTA, ujian teori, dan penerbitan sertifikat remote pilot DKPPU di Indonesia.
Memahami jalur birokrasi dan tahapan pelatihan yang benar menghemat waktu persiapan Anda. Panduan teknis berikut merangkum seluruh persyaratan dokumen, kurikulum materi uji, alur pendaftaran aplikasi pemerintah, dan estimasi biaya pelatihan secara transparan.
Penerbang drone komersial wajib memiliki sertifikat remote pilot resmi karena dokumen ini merupakan bukti legal kelayakan operasional di ruang udara publik. Regulasi penerbangan sipil membedakan aktivitas hobi biasa dengan operasional penerbangan profesional yang memiliki risiko tabrakan serta tanggung jawab hukum.
Keberadaan sertifikat juga mempermudah pengurusan pertanggungan kerugian di asuransi penerbangan. Maskapai asuransi menolak klaim kerusakan pihak ketiga jika pilot yang bertugas terbukti menerbangkan wahana tanpa lisensi resmi saat insiden terjadi. Sertifikat remote pilot menjadi benteng perlindungan legal utama bagi praktisi lapangan.
Syarat utama mendapatkan sertifikat remote pilot mencakup batasan usia minimal, kondisi kesehatan fisik, kelengkapan kartu identitas, dan sertifikat kelulusan dari lembaga pelatihan resmi. Ketentuan administratif ini diatur secara ketat dalam PKPS Bagian 107 Subbagian C.
DKPPU membagi syarat verifikasi ke dalam dua kelompok, yaitu syarat kualifikasi individu dan syarat kelengkapan berkas administrasi. Semua berkas dipindai menjadi format digital untuk diunggah ke sistem aplikasi perizinan DKPPU.
Daftar persyaratan administrasi dan kualifikasi pemohon sertifikat remote pilot:
Pemohon harus memastikan dokumen hasil cek kesehatan mencantumkan ketajaman penglihatan yang normal. Pengoperasian drone membutuhkan ketajaman visual pemantauan garis pandang mata (Visual Line of Sight) tanpa alat bantu pembesar selain kacamata koreksi minus atau silinder.
Cara memilih lembaga pelatihan drone adalah dengan memastikan penyedia pelatihan mengantongi surat keputusan penunjukan SPUKTA dari DKPPU Kementerian Perhubungan. Sertifikat kompetensi yang diakui pemerintah hanya berasal dari lembaga pelatihan yang terdaftar resmi di basis data perhubungan udara.
Banyak komunitas atau penyedia kursus swasta menawarkan kelas kilat menerbangkan drone. Kursus tanpa penunjukan SPUKTA hanya dapat menerbitkan sertifikat internal yang tidak bisa dipakai untuk pengajuan lisensi negara di portal pemerintah. Anda harus menanyakan nomor surat keputusan akreditasi lembaga sebelum membayar biaya pendaftaran.
Cara mendapatkan sertifikat remote pilot melibatkan serangkaian alur terstruktur dari pelatihan kelas, ujian terbang, pendaftaran akun pemerintah, hingga tes Computer Based Test (CBT) DKPPU. Tahapan ini harus diselesaikan secara berurutan agar verifikasi profil disetujui petugas kelaikudaraan.
Langkah pendaftaran lisensi remote pilot di Indonesia:
Jika peserta tidak lulus ujian CBT pada kesempatan pertama, DKPPU memberikan kesempatan ujian ulang. Jarak waktu pengajuan ujian remedial biasanya berkisar antara 7 hingga 14 hari kerja setelah sesi ujian pertama selesai dievaluasi.
Materi yang diujikan mencakup regulasi ruang udara, batasan wilayah terbang, faktor meteorologi, aerodinamika wahana udara, dan manuver darurat kendali drone. DKPPU mengadopsi standar aviasi sipil internasional agar pemegang lisensi memahami protokol keselamatan penerbangan terpadu.
Ujian teori menguji pemahaman tertulis mengenai hukum dan kalkulasi teknis penerbangan. Ujian praktik menguji reflek motorik pemohon saat memegang kendali radio kontrol di berbagai simulasi cuaca dan kegagalan komponen.
Rincian modul materi ujian sertifikasi remote pilot:
Peserta ujian wajib menunjukkan keterampilan membatalkan fitur otomatis drone saat terjadi malafungsi kompas internal. Penguji lapangan menuntut pilot untuk mampu mendaratkan wahana secara manual ketika drone terhempas angin kencang secara tiba-tiba.
Penerbang drone pemula kerap bingung membedakan antara lisensi remote pilot negara dan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi hobi seperti Federasi Aero Sport Indonesia (FASI). Pemilihan sertifikasi harus disesuaikan dengan tujuan operasional penerbangan Anda di lapangan.
Berikut tabel perbandingan mendasar antara Sertifikat Remote Pilot DKPPU Kemenhub dan Sertifikat Komunitas atau Federasi Olahraga:
Sertifikasi dari komunitas olahraga dirgantara sangat bagus untuk mengasah jam terbang dan menambah jejaring hobi. Jika Anda berniat menjual jasa foto udara, pemetaan, atau bekerja di sektor korporat, sertifikat DKPPU merupakan satu-satunya dokumen legal yang diakui oleh undang-undang transportasi udara.
Cara menggunakan aplikasi SIDOPI GO adalah dengan mendaftar di portal web resmi dkpualp-dirjenhubud.dephub.go.id lalu memilih menu registrasi remote pilot. Sistem Digital Operasi dan Perizinan Drone (SIDOPI GO) merupakan gerbang utama seluruh integrasi sertifikasi penerbang dan pendaftaran unit pesawat tanpa awak di Indonesia.
Langkah pendaftaran akun SIDOPI GO:
Biaya pengurusan sertifikat remote pilot di Indonesia berkisar antara 3.500.000 rupiah hingga 8.500.000 rupiah tergantung paket pelatihan SPUKTA yang dipilih. Variasi harga dipengaruhi oleh durasi jam praktik, penyediaan fasilitas unit drone latihan, akomodasi lapangan terbang, dan pendampingan ujian CBT.
Rincian komponen pembiayaan sertifikasi drone:
Estimasi waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan seluruh tahapan berkisar antara 2 hingga 4 minggu. Waktu tersebut mencakup 3 hari pelatihan intensif teori dan praktik, waktu tunggu jadwal ujian CBT DKPPU, serta periode verifikasi data hingga berkas lisensi resmi terbit.
Perusahaan yang mengirimkan tim survei internal biasanya memilih jalur in-house training terpadu. Lembaga pelatihan SPUKTA akan menyusun jadwal khusus agar seluruh proses uji materi dapat selesai secara serentak dalam waktu singkat.
Masa berlaku sertifikat remote pilot resmi DKPPU adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal lisensi tersebut diterbitkan. Pilot yang masa berlakunya telah habis dilarang keras mengoperasikan drone komersial sebelum menyelesaikan proses pembaruan data.
Prosedur perpanjangan lisensi tidak menuntut Anda mengulang kelas pelatihan praktik dasar dari awal jika jam terbang Anda tercatat aktif. Regulasi mensyaratkan bukti logbook terbang yang menunjukkan aktivitas penerbangan berkala selama masa aktif sertifikat sebelumnya.
Tahapan perpanjangan sertifikat remote pilot DKPPU:
Pengabaian masa kedaluwarsa lebih dari 6 bulan dapat memicu pembatalan nomor registrasi pilot. Jika status lisensi dicabut, Anda diwajibkan menempuh ujian ulang teori dan praktik secara penuh seperti pemohon baru.
Risiko menerbangkan drone komersial tanpa lisensi resmi mencakup penyitaan unit oleh aparat keamanan, pembatalan izin proyek secara sepihak, hingga tuntutan hukum pidana kurungan dan denda uang tunai. Penegakan hukum di ruang udara Republik Indonesia diawasi secara terpadu oleh Inspektur Navigasi Penerbangan Kemenhub, AirNav Indonesia, dan personel Polisi Militer TNI AU.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur sanksi berat bagi siapa pun yang membahayakan keselamatan pesawat udara berpenumpang. Menerbangkan drone di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tanpa izin dan lisensi resmi dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda materiil hingga 1 miliar rupiah.
Langkah bijak terbaik adalah menuntaskan sertifikasi remote pilot sebelum menerima pekerjaan komersial di lapangan. Kepemilikan lisensi menjamin ketenangan kerja pilot, melindungi aset alat kerja dari penyitaan, serta membangun rekam jejak karir penerbangan yang solid di industri aviasi nasional.
You must be logged in to comment
No comments yet. Be the first to comment!

Written by
Liu PurnomoI'm a Software Engineer who turns coffee into code, and sometimes I even make interactive web things that work! ☕💻 I'm also a certified multitasker: an Expert Drone Pilot (ask me for aerial selfies!), a Certified Instructor/Public Speaker (I talk a lot), and a Seasonal Runner who believes in running only when the weather is perfect. Let's connect!
More articles headed the same way as this one.
Syarat dan cara mendapatkan sertifikat remote pilot di Indonesia kini menjadi kewajiban mutlak bagi setiap penerbang pesawat tanpa awak komersial maupun operasional korporat. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan menerbitkan lisensi resmi ini untuk menjamin keselamatan ruang udara nasional. Pilot drone wajib mengantongi tanda kualifikasi ini sebelum menjalankan misi pemetaan, inspeksi industri, maupun dokumentasi udara komersial.
Regulasi penerbangan tanpa awak di Indonesia mengacu pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau CASR Part 107 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020. Penertiban aturan ruang udara juga dipertegas lewat instrumen terbaru UU No. 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara Indonesia. Siapa pun yang mengoperasikan drone untuk kepentingan non-rekreasi harus melalui pengujian kualifikasi formal.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menetapkan bahwa drone kecil berbobot di bawah 25 kilogram yang terbang untuk tujuan bisnis masuk ke dalam ranah CASR Part 107. Pengoperasian survei topografi, penyemprotan pupuk presisi, inspeksi menara telekomunikasi, dan peliputan berita membutuhkan mitigasi risiko tingkat tinggi. Tanpa lisensi resmi, Anda tidak bisa mengajukan perizinan jalur terbang ke DKPPU maupun instrumen pemandu lalu lintas udara AirNav Indonesia.
Kepemilikan lisensi mempertegas profesionalisme Anda di mata industri pengguna jasa. Perusahaan multinasional dan institusi pemerintah selalu memasukkan kepemilikan sertifikat remote pilot DKPPU sebagai syarat kualifikasi tender tender pengadaan jasa geospasial. Pembahasan mengenai batasan tanggung jawab profesi ini dipaparkan lebih dalam pada ulasan perbedaan pilot drone dan remote pilot menurut regulasi.
Fasilitas pelatihan SPUKTA yang berkualitas menyediakan armada drone multirotor dan fixed-wing yang terkalibrasi dengan baik. Lembaga resmi memiliki instruktur bersertifikat TOT (Training of Trainer) penerbangan yang memahami aerodinamika, meteorologi, komunikasi aviasi, dan pembacaan peta navigasi aeronautika. Anda bisa meninjau opsi kelas komprehensif melalui program sertifikasi pilot drone yang dijalankan oleh para instruktur berlisensi resmi.
Pelatihan yang memenuhi standar menyajikan kurikulum teori dalam durasi minimal 24 hingga 32 jam pelajaran kelas. Sesi praktik lapangan membutuhkan waktu minimal 10 hingga 15 jam terbang mandiri di bawah supervisi langsung instruktur bersertifikasi. Struktur silabus tersebut dapat dilihat selengkapnya pada panduan panduan kurikulum remote pilot SPUKTA resmi kemenhub.
Baca juga Rahasia Lulus Ujian CBT Remote Pilot Certificate (RPC) di Percobaan Pertama: Review Lengkap Bank Soal Ujian Terlengkap di Indonesia untuk bisa lulus denga mudah
| Parameter Evaluasi | Sertifikat Remote Pilot DKPPU | Sertifikat Federasi / Komunitas (Contoh: FASI) |
|---|---|---|
| Dasar Payung Hukum | CASR Part 107 & UU Penerbangan | Anggaran Dasar PB FASI & Kemenpora |
| Instansi Penerbit | Kementerian Perhubungan RI | Pengurus Cabang / Pengurus Besar FASI |
| Tujuan Operasional | Komersial, Industri, Pekerjaan Proyek | Olahraga Dirgantara, Rekreasi, Hobi |
| Pengakuan Tender Perusahaan | Wajib mutlak oleh BUMN & Korporat | Pelengkap kegiatan komunitas |
| Uji Mandat Regulasi | Computer Based Test (CBT) DKPPU | Ujian internal instruktur komunitas |
| Integrasi SIDOPI GO | Terdaftar penuh di pangkalan data kelaikudaraan | Tidak terhubung ke pangkalan data DKPPU |
| Registrasi Drone Terkait | Diwajibkan untuk drone komersial | Diutamakan untuk wahana aero sport |
| Masa Berlaku | 3 Tahun per periode lisensi | 1 sampai 2 Tahun tergantung kebijakan pengda |
Petugas DKPPU memerlukan waktu verifikasi dokumen antara 3 hingga 7 hari kerja. Anda dapat memantau status persetujuan berkas melalui halaman dashboard sistem secara berkala. Pelajari teknis navigasi antarmuka portal tersebut pada panduan panduan sidopi go untuk registrasi drone dan pilot.
Undang-undang terbaru mengenai tata kelola ruang udara memberi wewenang penuh kepada aparat pertahanan untuk melumpuhkan drone tak berizin menggunakan alat penembak frekuensi (anti-drone jammer). Drone yang ditembak jatuh tidak mendapatkan kompensasi ganti rugi karena status penerbangannya dinyatakan melanggar kedaulatan ruang udara teritorial. Rincian dasar hukum penegakan wilayah ini tertulis pada ulasan UU No. 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara Indonesia.