Home
Blog
TutorialsEventsProjectsAboutContact

Menu

Departures

Latest posts

  1. 18 NOVDRNBRINC Luncurkan Aplikasi iOS LiveOps untuk Petugas Tanggap DaruratOn time7 min
  2. 18 NOVDRNDJI Enterprise Beberkan Pemanfaatan Drone Otonom untuk Manajemen Lalu LintasOn time5 min
  3. 16 NOVNWSBeijing Resmi Larang Kepemilikan dan Operasi Drone di Seluruh Wilayah KotaOn time6 min
  4. 15 NOVNWSPesawat Komersial Listrik COMAC CE-25A Sukses Uji Terbang BerawakOn time3 min
  5. 15 NOVNWSAtraksi 150 Drone Buka Porprov VIII Kalimantan Timur di PaserOn time6 min
All departures
UU No. 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara Indonesia

DRNLogbook entry· 7 min read

UU No. 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara Indonesia

Pemerintah mengesahkan UU No. 21 Tahun 2025 untuk menata ruang udara nasional, batas vertikal 110 kilometer, hingga aturan wahana udara.

Liu Purnomo
Oleh Liu PurnomoWritten on 13 February 2026
Drone
Comment
Add as a preferred source on GoogleSee more stories from this site on Google
7 min read

Sponsored

Add as a preferred source on GoogleSee more stories from this site on Google

Flight Briefing · Newsletter

Enjoyed this? Get the next article by email.

No spam. Unsubscribe anytime with the link in every email.

NOTAMContent noticeREF C1643
Q)

Info only · Claim, credit, or removal on request

E)

Artikel ini dibuat untuk tujuan informasi. Kalau kamu pemilik gambar atau konten di halaman ini dan ingin mengklaim, meminta kredit, atau meminta penghapusan, saya terbuka untuk permintaan itu. Silakan hubungi saya.

This article is shared for informational purposes. If you own an image or content on this page and would like to claim it, request credit, or ask for its removal, I am open to that. Please contact me.

Contact tower[email protected]WhatsAppFull notice

Frequencies

  • #UU Ruang Udara
  • #UU No 21 Tahun 2025
  • #Regulasi Drone
  • #Hukum Penerbangan
  • #Wilayah Udara Indonesia

Sponsored

Liu PurnomoCallsign · LPLiu Purnomo

Founder of Drone Indonesia, director of Remote Pilot Indonesia, software engineer, and author of three books on drones.

More about me
seedbacklinkDMCA.com Protection StatusBanner BlogPartner Backlink.co.id

NAVExplore

  • Home
  • Blog
  • Tutorials
  • Events
  • Projects
  • Books & Ebooks

INFAbout

  • About Me
  • Work With Me
  • Contact
  • Guestbook
  • Bio Links
  • Buy Me a Coffee

SYSOthers

  • Changelog
  • Systems
  • Sitemap
  • GSD Calculator
  • QR Code Generator

Flight Briefing · Newsletter

Hand-picked articles, straight to your inbox.

Fresh notes on drones, aviation regulations, and software. Sent only once in a while.

No spam. Unsubscribe anytime with the link in every email.

0927

Tower online · Jakarta (WIB)

© 2026 Liu Purnomo. Some rights reserved.

Privacy PolicyTerms of UseContent Notice
Follow new posts

Unless stated otherwise, writing on this site is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). You may quote, copy, republish, and cite it, including for commercial use, as long as you credit Liu Purnomo as the author and link to the original article. Third-party photos and materials, logos, and trademarks are excluded. Full terms

0
0

Indonesia kini memiliki undang-undang khusus untuk mengelola ruang udara nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara pada 24 Desember 2025. Aturan ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 192.

Undang-undang tersebut menjadi payung hukum tertulis bagi pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang udara di seluruh pelosok negeri. Regulasi ini menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Aturan baru ini sekaligus mencabut sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

FCC Izinkan Penggunaan Pita Seluler 800 MHz untuk Operasi Drone

Read also

FCC Izinkan Penggunaan Pita Seluler 800 MHz untuk Operasi Drone

Drone · 2 min read

Salinan dokumen resmi bisa diunduh lewat tautan dokumen peraturan.

Perkembangan ini melengkapi artikel terkait mengenai UU Pengelolaan Ruang Udara disahkan yang sebelumnya sudah banyak diulas.

Urgensi Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara

Indonesia membentang luas sebagai negara kepulauan. Posisi geografis ini membuat ruang udara di atas nusantara sangat padat serta bernilai strategis tinggi.

Sponsored

Selama puluhan tahun, aturan ruang udara tersebar di berbagai peraturan terpisah. Ketiadaan satu undang-undang induk menimbulkan kekosongan hukum teknis di lapangan. Aturan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan mendasar ruang udara kita.

Bagi pilot dan operator, aturan ini berkaitan erat dengan regulasi drone di Indonesia yang berlaku saat ini.

Tiga Kategori Ruang Udara

Pasal 4 menetapkan pembagian ruang udara ke dalam tiga kategori utama.

Peran RPIC, Person Manipulating the Controls, dan VO

Read also

Peran RPIC, Person Manipulating the Controls, dan VO

Drone · 14 min read

Kategori tersebut mempermudah koordinasi lalu lintas udara sipil maupun militer.

Batas Vertikal Wilayah Udara 110 Kilometer

Ketentuan penting dalam aturan baru ini tertuang pada Pasal 6 ayat 2.

Indonesia menetapkan batas vertikal wilayah udara setinggi 110 kilometer dari permukaan laut. Angka ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Ketetapan ini juga mempertegas sikap delegasi Indonesia di forum UNCOPUOS.

Sponsored

Pemerintah memegang prinsip teori spasial. Ruang udara (airspace) dan ruang antariksa (outer space) harus dipisah dengan garis ukur yang jelas.

Batas samping atau lateral wilayah udara tetap mengikuti patok perbatasan kedaulatan darat dan garis batas perairan laut territorial.

Empat Pilar Pengelolaan Ruang Udara

Pasal 10 merinci empat tahapan kerja dalam mengelola ruang udara nasional.

Fire Monitoring Drone Solusi Nyata Karhutla di Indonesia

Read also

Fire Monitoring Drone Solusi Nyata Karhutla di Indonesia

Drone · 15 min read

1. Perencanaan

Pemerintah menyusun rencana tata ruang udara terpadu. Penyusunan ini melibatkan pemerintah daerah, pakar, dan perwakilan masyarakat.

Dokumen rencana tata kelola terbagi menjadi rencana umum dan rencana teknis rinci. Dokumen wajib mempertimbangkan kondisi geografi pulau, prioritas pembangunan daerah, serta kemajuan industri penerbangan.

2. Pemanfaatan

Penggunaan ruang udara diarahkan untuk melayani lima sektor kepentingan nasional.

Sponsored

3. Pengendalian

Pengendalian ruang udara berjalan lewat dua cara kerja.

Langkah pertama berupa penetapan status kawasan udara. Kawasan dipetakan menjadi area terlarang (prohibited area), area terbatas (restricted area), dan area bahaya (danger area).

Langkah kedua berupa penerbitan izin resmi. Izin mencakup izin masuk ruang udara dan izin menggelar aktivitas terbang di dalamnya.

Syarat dan Cara Mendapatkan Sertifikat Remote Pilot

Read also

Syarat dan Cara Mendapatkan Sertifikat Remote Pilot

Drone · 13 min read

4. Pengawasan

Pengawasan lapangan berjalan lewat lima tindakan nyata. Petugas melakukan pemantauan radar, inspeksi fisik, pengamatan langsung, evaluasi berkala, serta pelaporan berjenjang.

Enam Jenis Kawasan Udara Khusus

Pasal 33 membagi ruang udara nasional ke dalam enam jenis kawasan peruntukan.

Subantariksa sebagai Koridor Baru

Pasal 39 memuat aturan khusus mengenai ruang subantariksa Indonesia atau nearspace.

Sponsored

Wilayah ini berada pada ketinggian antara 18 kilometer hingga 110 kilometer di atas permukaan laut. Jalur ini berada di atas ketinggian jelajah pesawat komersial biasa.

Pemerintah melihat ruang ini sangat potensial untuk operasi teknologi baru.

Setiap pihak yang menerbangkan wahana di ruang subantariksa wajib memikul tanggung jawab hukum penuh atas setiap risiko kerugian pihak ketiga.

Panduan Sidopi Go untuk Registrasi Drone dan Pilot

Read also

Panduan Sidopi Go untuk Registrasi Drone dan Pilot

Drone · 21 min read

Perizinan Masuk dan Aktivitas Udara

Izin Masuk Ruang Udara

Pasal 41 mewajibkan izin resmi bagi armada udara luar negeri.

Armada asing yang melanggar batas tanpa dokumen resmi akan menghadapi tindakan tegas TNI AU. Bentuk tindakan mulai dari nota protes diplomatik, identifikasi sinyal, pengusiran visual, pembayangan jet tempur, hingga perintah pendaratan paksa.

Kewenangan militer ini dibahas lebih mendalam pada ulasan UU Pengelolaan Ruang Udara taring baru TNI AU.

Sponsored

Izin Terbang Khusus

Pasal 43 mewajibkan izin terbang bagi aktivitas nonreguler dan wahana tanpa awak sipil dalam negeri.

Kewajiban ini mencakup penerbangan privat, latihan terbang, riset kampus, uji terbang pabrikan, hingga misi darurat bencana.

Ketentuan dan Ancaman Pidana

Undang-undang ini memuat ancaman sanksi pidana kurungan dan denda bernilai besar.

Kewenangan Penyidikan

Proses hukum pelanggaran ruang udara ditangani oleh tiga unsur penyidik resmi.

Perwira TNI Angkatan Udara memiliki mandat khusus untuk menangani perkara masuknya wahana tanpa izin di kawasan militer, kawasan terlarang, dan pangkalan operasi udara.

Ketentuan Peralihan

Pasal 59 menegaskan seluruh izin penerbangan yang sudah terbit sebelum undang-undang ini sah tetap berlaku sampai masa berlakunya usai.

Pasal 60 menyatakan perkara pidana lama yang mengacu pada Pasal 401 dan 402 UU Penerbangan tetap diselesaikan lewat ketentuan undang-undang lama.

Pasal 61 mencabut Pasal 7 ayat 2, 3, 4, Pasal 8, Pasal 401, serta Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pasal 62 memberi waktu paling lambat 6 bulan bagi pemerintah untuk merampungkan seluruh peraturan turunan teknis di bawahnya.

Fuel the next flight

Enjoyed this article?

If this article helped, buy me a cup of coffee. Your support keeps me writing and sharing more.

Buy me a coffee

Rangkuman Lapangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 mempertegas tata kelola langit Indonesia dari lapisan terbawah hingga batas 110 kilometer.

Operator pesawat berawak maupun pilot wahana tanpa awak perlu memahami peta kawasan terbang serta mengurus izin resmi sebelum menjalankan misi lapangan. Pemahaman regulasi ini menghindarkan operator dari risiko sanksi denda dan pidana saat beroperasi di ruang udara nasional.

Comments

Have a question, a correction, or your own experience with this topic? Leave it here, no account needed.

Reviewed before it appears. Orto post right away.

No comments yet. Be the first to comment!

Crew ID · Flight deckCaptain
Photo of Liu Purnomo

Written by

Liu Purnomo

Liu Purnomo is the founder of Drone Indonesia, a certified drone instructor, and the author of two reference books, DRONE and The Remote Pilot. His work centers on unmanned aviation standards and airspace safety. He also works as a GIS and remote sensing analyst and teaches the subject, and his background as a software engineer helps him turn spatial data workflows into tools people can actually use.

Callsign
LPI
Handle
@liupurnomo
Home base
Jakarta, Indonesia
On dutyView profile
Connecting flights

Related posts

More articles headed the same way as this one.

  1. Gate 01DRNDRN10 Nov 2026FCC Izinkan Penggunaan Pita Seluler 800 MHz untuk Operasi DroneKomisi Komunikasi Federal (FCC) resmi mencabut larangan operasi udara pada pita seluler 800 MHz khusus untuk wahana nirawak atau drone.Via #Regulasi Drone2 min5views0commentsDuration2min readBoarding
  2. Gate 02DRNDRN29 Oct 2026Peran RPIC, Person Manipulating the Controls, dan VOPahami pembagian tugas Remote Pilot in Command, Person Manipulating the Controls, dan Visual Observer sesuai regulasi drone CASR 107 Indonesia.Via #Regulasi Drone14 min0views0commentsDuration14min readBoarding
  3. Gate 03DRNDRN19 Oct 2026Fire Monitoring Drone Solusi Nyata Karhutla di IndonesiaFire monitoring drone mengombinasikan satelit termal dan wahana otonom untuk mendeteksi titik api karhutla secara cepat sesuai regulasi Permentan.Via #Regulasi Drone15 min3views0commentsDuration15min readBoarding
  4. Gate 04DRNDRN19 Oct 2026Syarat dan Cara Mendapatkan Sertifikat Remote PilotPanduan resmi mengenai syarat administratif, prosedur pelatihan SPUKTA, ujian teori, dan penerbitan sertifikat remote pilot DKPPU di Indonesia.Via #Regulasi Drone13 min6views0commentsDuration13min readBoarding
  1. WPT 01Urgensi Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara
  2. WPT 02Tiga Kategori Ruang Udara
  3. WPT 03Batas Vertikal Wilayah Udara 110 Kilometer
  4. WPT 04Empat Pilar Pengelolaan Ruang Udara
  5. WPT 05Enam Jenis Kawasan Udara Khusus
  6. WPT 06Subantariksa sebagai Koridor Baru
  7. WPT 07Perizinan Masuk dan Aktivitas Udara
  8. WPT 08Ketentuan dan Ancaman Pidana
  9. WPT 09Kewenangan Penyidikan
  10. WPT 10Ketentuan Peralihan
  11. WPT 11Rangkuman Lapangan

Sponsored

Departures

Latest posts

  1. 18 NOVDRNBRINC Luncurkan Aplikasi iOS LiveOps untuk Petugas Tanggap DaruratOn time7 min
  2. 18 NOVDRNDJI Enterprise Beberkan Pemanfaatan Drone Otonom untuk Manajemen Lalu LintasOn time5 min
  3. 16 NOVNWSBeijing Resmi Larang Kepemilikan dan Operasi Drone di Seluruh Wilayah KotaOn time6 min
  4. 15 NOVNWSPesawat Komersial Listrik COMAC CE-25A Sukses Uji Terbang BerawakOn time3 min
  5. 15 NOVNWSAtraksi 150 Drone Buka Porprov VIII Kalimantan Timur di PaserOn time6 min
All departures
  • Menegaskan kedaulatan penuh dan utuh atas seluruh wilayah udara nasional.
  • Menetapkan batas vertikal ruang udara secara pasti lewat angka batas ukur.
  • Mengatur pemanfaatan ruang subantariksa atau nearspace yang kini mulai ramai dipakai satelit rendah dan wahana nirawak.
  • Memberi landasan hukum bagi aparat pertahanan dalam menjaga kedaulatan langit.
  1. Wilayah Udara, yaitu area kedaulatan udara penuh yang membentang tepat di atas daratan dan perairan Indonesia.
  2. Ruang Udara Internasional, yaitu area di luar wilayah udara nasional, termasuk ruang udara di atas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, serta laut lepas yang mandat navigasinya diserahkan oleh ICAO kepada Indonesia.
  3. Ruang Udara Negara Lain yang Didelegasikan, yaitu wilayah udara negara tetangga yang mandat navigasinya diserahkan kepada pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral resmi.
  • Penerbangan sipil dan militer lewat mekanisme kerja sama ruang udara yang fleksibel atau flexible use airspace.
  • Pertahanan dan keamanan negara guna memperkuat sistem radar serta patroli udara nasional.
  • Ekonomi nasional untuk mempermudah akses logistik ke daerah perbatasan terluar.
  • Sosial budaya demi kelancaran pariwisata, penelitian, dan olahraga kedirgantaraan.
  • Pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pemantauan hutan, cuaca, dan ekosistem maritim.
Jenis KawasanKeterangan Lapangan
Kawasan Udara Keamanan NegaraPengamanan khusus kepala negara dan tamu penting dunia saat forum diplomatik berlangsung.
Kawasan Penerbangan SipilJalur udara komersial reguler yang dikelola otoritas penerbangan sipil.
Kawasan Penerbangan MiliterArea pangkalan udara militer, koridor penerbangan taktis, dan zona latihan tempur.
Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ)Koridor udara internasional tempat pencegatan awal wahana udara tak dikenal sebelum masuk wilayah kedaulatan.
Kawasan di Atas Objek Vital NasionalRuang udara tepat di atas istana kepresidenan, fasilitas nuklir, kilang minyak lepas pantai, dan instalasi strategis.
Subantariksa IndonesiaLapisan ruang antara ketinggian 18 kilometer sampai 110 kilometer untuk wahana khusus.
  • Wahana balon stratosfer berbasis stasiun platform elevasi tinggi (High Altitude Platform Station atau HAPS).
  • Jalur uji coba penerbangan suborbital antariksa.
  • Penempatan wahana penginderaan jauh untuk keperluan riset ilmiah dan cuaca.
  • Pesawat sipil asing reguler maupun carter.
  • Wahana tanpa awak asing.
  • Pesawat militer atau pesawat dinas negara lain.
  • Wahana udara riset asing.

Aktivitas teknis seperti survei, foto udara dalam pemetaan, serta penginderaan jauh membutuhkan persetujuan izin khusus dari kementerian terkait. Lembaga riset asing yang ingin mengambil data udara wajib bermitra dengan instansi riset nasional.

PasalBentuk PelanggaranAncaman Pidana Lapangan
53Masuk ke kawasan udara terlarang (prohibited)Penjara maksimal 15 tahun, denda maksimal Rp7 miliar
54Masuk ke kawasan udara terbatas (restricted) tanpa izin sahPenjara maksimal 5 tahun, denda maksimal Rp2 miliar
55Merusak kawasan keselamatan operasi penerbangan pangkalan militerPenjara maksimal 5 tahun, denda maksimal Rp2 miliar
56Pesawat atau wahana sipil asing masuk tanpa izin resmiPenjara maksimal 12 tahun, denda maksimal Rp5 miliar
57Menjalankan aktivitas udara tanpa izin peruntukanPenjara maksimal 8 tahun, denda maksimal Rp3 miliar
58Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak korporasiVonis denda pokok ditambah pemberatan sepertiga nilai
  1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kementerian perhubungan udara.
  3. Perwira Penyidik TNI Angkatan Udara.