UU No. 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara Indonesia

Indonesia kini memiliki undang-undang khusus untuk mengelola ruang udara nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara pada 24 Desember 2025. Aturan ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 192.

Undang-undang tersebut menjadi payung hukum tertulis bagi pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang udara di seluruh pelosok negeri. Regulasi ini menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Aturan baru ini sekaligus mencabut sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Salinan dokumen resmi bisa diunduh lewat tautan dokumen peraturan.

Perkembangan ini melengkapi artikel terkait mengenai UU Pengelolaan Ruang Udara disahkan yang sebelumnya sudah banyak diulas.

Urgensi Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara

Indonesia membentang luas sebagai negara kepulauan. Posisi geografis ini membuat ruang udara di atas nusantara sangat padat serta bernilai strategis tinggi.

Selama puluhan tahun, aturan ruang udara tersebar di berbagai peraturan terpisah. Ketiadaan satu undang-undang induk menimbulkan kekosongan hukum teknis di lapangan. Aturan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan mendasar ruang udara kita.

Bagi pilot dan operator, aturan ini berkaitan erat dengan regulasi drone di Indonesia yang berlaku saat ini.

Tiga Kategori Ruang Udara

Pasal 4 menetapkan pembagian ruang udara ke dalam tiga kategori utama.

Kategori tersebut mempermudah koordinasi lalu lintas udara sipil maupun militer.

Batas Vertikal Wilayah Udara 110 Kilometer

Ketentuan penting dalam aturan baru ini tertuang pada Pasal 6 ayat 2.

Indonesia menetapkan batas vertikal wilayah udara setinggi 110 kilometer dari permukaan laut. Angka ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Ketetapan ini juga mempertegas sikap delegasi Indonesia di forum UNCOPUOS.

Pemerintah memegang prinsip teori spasial. Ruang udara (airspace) dan ruang antariksa (outer space) harus dipisah dengan garis ukur yang jelas.

Batas samping atau lateral wilayah udara tetap mengikuti patok perbatasan kedaulatan darat dan garis batas perairan laut territorial.

Empat Pilar Pengelolaan Ruang Udara

Pasal 10 merinci empat tahapan kerja dalam mengelola ruang udara nasional.

1. Perencanaan

Pemerintah menyusun rencana tata ruang udara terpadu. Penyusunan ini melibatkan pemerintah daerah, pakar, dan perwakilan masyarakat.

Dokumen rencana tata kelola terbagi menjadi rencana umum dan rencana teknis rinci. Dokumen wajib mempertimbangkan kondisi geografi pulau, prioritas pembangunan daerah, serta kemajuan industri penerbangan.

2. Pemanfaatan

Penggunaan ruang udara diarahkan untuk melayani lima sektor kepentingan nasional.

3. Pengendalian

Pengendalian ruang udara berjalan lewat dua cara kerja.

Langkah pertama berupa penetapan status kawasan udara. Kawasan dipetakan menjadi area terlarang (prohibited area), area terbatas (restricted area), dan area bahaya (danger area).

Langkah kedua berupa penerbitan izin resmi. Izin mencakup izin masuk ruang udara dan izin menggelar aktivitas terbang di dalamnya.

4. Pengawasan

Pengawasan lapangan berjalan lewat lima tindakan nyata. Petugas melakukan pemantauan radar, inspeksi fisik, pengamatan langsung, evaluasi berkala, serta pelaporan berjenjang.

Enam Jenis Kawasan Udara Khusus

Pasal 33 membagi ruang udara nasional ke dalam enam jenis kawasan peruntukan.

Subantariksa sebagai Koridor Baru

Pasal 39 memuat aturan khusus mengenai ruang subantariksa Indonesia atau nearspace.

Wilayah ini berada pada ketinggian antara 18 kilometer hingga 110 kilometer di atas permukaan laut. Jalur ini berada di atas ketinggian jelajah pesawat komersial biasa.

Pemerintah melihat ruang ini sangat potensial untuk operasi teknologi baru.

Setiap pihak yang menerbangkan wahana di ruang subantariksa wajib memikul tanggung jawab hukum penuh atas setiap risiko kerugian pihak ketiga.

Perizinan Masuk dan Aktivitas Udara

Izin Masuk Ruang Udara

Pasal 41 mewajibkan izin resmi bagi armada udara luar negeri.

Armada asing yang melanggar batas tanpa dokumen resmi akan menghadapi tindakan tegas TNI AU. Bentuk tindakan mulai dari nota protes diplomatik, identifikasi sinyal, pengusiran visual, pembayangan jet tempur, hingga perintah pendaratan paksa.

Kewenangan militer ini dibahas lebih mendalam pada ulasan UU Pengelolaan Ruang Udara taring baru TNI AU.

Izin Terbang Khusus

Pasal 43 mewajibkan izin terbang bagi aktivitas nonreguler dan wahana tanpa awak sipil dalam negeri.

Kewajiban ini mencakup penerbangan privat, latihan terbang, riset kampus, uji terbang pabrikan, hingga misi darurat bencana.

Ketentuan dan Ancaman Pidana

Undang-undang ini memuat ancaman sanksi pidana kurungan dan denda bernilai besar.

Kewenangan Penyidikan

Proses hukum pelanggaran ruang udara ditangani oleh tiga unsur penyidik resmi.

Perwira TNI Angkatan Udara memiliki mandat khusus untuk menangani perkara masuknya wahana tanpa izin di kawasan militer, kawasan terlarang, dan pangkalan operasi udara.

Ketentuan Peralihan

Pasal 59 menegaskan seluruh izin penerbangan yang sudah terbit sebelum undang-undang ini sah tetap berlaku sampai masa berlakunya usai.

Pasal 60 menyatakan perkara pidana lama yang mengacu pada Pasal 401 dan 402 UU Penerbangan tetap diselesaikan lewat ketentuan undang-undang lama.

Pasal 61 mencabut Pasal 7 ayat 2, 3, 4, Pasal 8, Pasal 401, serta Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pasal 62 memberi waktu paling lambat 6 bulan bagi pemerintah untuk merampungkan seluruh peraturan turunan teknis di bawahnya.

Rangkuman Lapangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 mempertegas tata kelola langit Indonesia dari lapisan terbawah hingga batas 110 kilometer.

Operator pesawat berawak maupun pilot wahana tanpa awak perlu memahami peta kawasan terbang serta mengurus izin resmi sebelum menjalankan misi lapangan. Pemahaman regulasi ini menghindarkan operator dari risiko sanksi denda dan pidana saat beroperasi di ruang udara nasional.