Home
Blog
TutorialsEventsProjectsAboutContact

Menu

Departures

Latest posts

  1. 18 NOVDRNBRINC Luncurkan Aplikasi iOS LiveOps untuk Petugas Tanggap DaruratOn time7 min
  2. 18 NOVDRNDJI Enterprise Beberkan Pemanfaatan Drone Otonom untuk Manajemen Lalu LintasOn time5 min
  3. 16 NOVNWSBeijing Resmi Larang Kepemilikan dan Operasi Drone di Seluruh Wilayah KotaOn time6 min
  4. 15 NOVNWSPesawat Komersial Listrik COMAC CE-25A Sukses Uji Terbang BerawakOn time3 min
  5. 15 NOVNWSAtraksi 150 Drone Buka Porprov VIII Kalimantan Timur di PaserOn time6 min
All departures
Wewenang FCC atas Drone Diuji Lewat Gugatan Hikvision

EDTLogbook entry· 6 min read

Wewenang FCC atas Drone Diuji Lewat Gugatan Hikvision

Gugatan hukum Hikvision terhadap FCC berpeluang membatasi wewenang regulator dalam mencabut izin drone asing yang sudah beredar di pasar.

Liu Purnomo
Oleh Liu PurnomoWritten on 13 October 2026
Editorial
Comment
Add as a preferred source on GoogleSee more stories from this site on Google
6 min read

Sponsored

Add as a preferred source on GoogleSee more stories from this site on Google

Flight Briefing · Newsletter

Enjoyed this? Get the next article by email.

No spam. Unsubscribe anytime with the link in every email.

NOTAMContent noticeREF C3843
Q)

Info only · Claim, credit, or removal on request

E)

Artikel ini dibuat untuk tujuan informasi. Kalau kamu pemilik gambar atau konten di halaman ini dan ingin mengklaim, meminta kredit, atau meminta penghapusan, saya terbuka untuk permintaan itu. Silakan hubungi saya.

This article is shared for informational purposes. If you own an image or content on this page and would like to claim it, request credit, or ask for its removal, I am open to that. Please contact me.

Contact tower[email protected]WhatsAppFull notice

Frequencies

  • #FCC
  • #Regulasi Drone
  • #Hikvision
  • #DJI
  • #Drone Komersial
  • #Keamanan Siber
  • #Kebijakan Publik

Sponsored

Liu PurnomoCallsign · LPLiu Purnomo

Founder of Drone Indonesia, director of Remote Pilot Indonesia, software engineer, and author of three books on drones.

More about me
seedbacklinkDMCA.com Protection StatusBanner BlogPartner Backlink.co.id

NAVExplore

  • Home
  • Blog
  • Tutorials
  • Events
  • Projects
  • Books & Ebooks

INFAbout

  • About Me
  • Work With Me
  • Contact
  • Guestbook
  • Bio Links
  • Buy Me a Coffee

SYSOthers

  • Changelog
  • Systems
  • Sitemap
  • GSD Calculator
  • QR Code Generator

Flight Briefing · Newsletter

Hand-picked articles, straight to your inbox.

Fresh notes on drones, aviation regulations, and software. Sent only once in a while.

No spam. Unsubscribe anytime with the link in every email.

0927

Tower online · Jakarta (WIB)

© 2026 Liu Purnomo. Some rights reserved.

Privacy PolicyTerms of UseContent Notice
Follow new posts

Unless stated otherwise, writing on this site is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). You may quote, copy, republish, and cite it, including for commercial use, as long as you credit Liu Purnomo as the author and link to the original article. Third-party photos and materials, logos, and trademarks are excluded. Full terms

0
0

Wewenang FCC atas drone kini memasuki babak penentuan di ruang sidang pengadilan federal Amerika Serikat. Persidangan kasus Hikvision USA melawan Federal Communications Commission pada Oktober 2026 menyoroti hak lembaga komunikasi tersebut dalam membatalkan otorisasi perangkat yang sudah terbit bertahun-tahun lalu. Putusan hakim banding akan menentukan nasib ribuan unit pesawat tanpa awak buatan luar negeri yang saat ini beroperasi di sektor komersial maupun sipil.

Persoalan hukum bermula dari gugatan perkara No. 25-1274 di Pengadilan Banding Distrik Columbia. Tiga hakim federal memeriksa batasan aturan FCC tahun 2025 yang mengizinkan penarikan izin edar perangkat telekomunikasi dalam Covered List. Produsen kamera keamanan Hikvision menentang klausul tersebut karena menganggap FCC melampaui mandat undang-undang federal saat membatalkan izin masa lalu secara sepihak.

Bagaimana Kasus Hikvision Berkaitan dengan Industri Drone

Gugatan Hikvision berkaitan langsung dengan masa depan armada pesawat tanpa awak karena FCC memakai dasar hukum serupa untuk melarang impor drone asing. Regulator menggunakan dalil keamanan nasional guna menghentikan izin edar transmisi radio pada alat terbang nirawak yang masuk kategori militer dan daftar Covered List.

Larangan Drone di Beijing dan Paradoks Ekonomi Aviasi

Read also

Larangan Drone di Beijing dan Paradoks Ekonomi Aviasi

Editorial · 10 min read

Regulator menegaskan bahwa pemilik lama tetap boleh menerbangkan drone yang sudah dibeli sebelumnya. Otoritas komunikasi hanya berencana menutup pintu penjualan baru dan suku cadang resmi di wilayah Amerika Serikat. Kondisi serupa dihadapi Hikvision sehingga putusan perkara D.C. Circuit menjadi yurisprudensi utama bagi kedua belah pihak.

Perbedaan Kebijakan FCC terhadap Perangkat Baru dan Lama

FCC memisahkan perlakuan izin edar menjadi dua kategori demi menghindari penyitaan langsung barang milik konsumen sipil. Pendekatan hukum membedakan jalur perdagangan komersial baru dengan hak operasional alat yang telah beroperasi di lapangan.

Sponsored

Mengapa Sengketa Hukum FCC Menjadi Sorotan Industri Global

Sengketa hukum FCC menarik perhatian pelaku industri global karena putusan pengadilan dapat memicu proteksionisme teknologi di negara lain. Jika pengadilan federal memenangkan regulator, wewenang pembatalan izin radio masa lalu akan diadopsi lembaga telekomunikasi internasional untuk membatasi perangkat kompetitor asing.

UAS Traffic Management untuk Masa Depan Ruang Udara

Read also

UAS Traffic Management untuk Masa Depan Ruang Udara

Editorial · 16 min read

Pembatasan perangkat lama merugikan penyedia jasa penerbangan yang sudah menanam investasi armada dalam jumlah besar. Penghentian jalur impor suku cadang resmi membuat perawatan rutin perangkat menjadi mahal. Pilot komersial terancam kesulitan mendapatkan modul pemancar pengganti ketika masa pakai unit mendekati batas operasional.

Dampak Wewenang FCC terhadap Ekosistem Drone Indonesia

Penetapan aturan FCC di Amerika Serikat memberi pelajaran berharga bagi penyusunan tata kelola spektrum frekuensi drone di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur pemanfaatan frekuensi radio secara terpisah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Sponsored

Fuel the next flight

Enjoyed this article?

If this article helped, buy me a cup of coffee. Your support keeps me writing and sharing more.

Buy me a coffee

Operator drone wajib mempersiapkan langkah mitigasi teknis agar operasional bisnis tetap berjalan lancar saat terjadi perubahan regulasi impor. Tindakan pencegahan membantu perusahaan mempertahankan kelangsungan armada survei maupun inspeksi jangka panjang.

Comments

Have a question, a correction, or your own experience with this topic? Leave it here, no account needed.

Reviewed before it appears. Orto post right away.

No comments yet. Be the first to comment!

Crew ID · Flight deckCaptain
Photo of Liu Purnomo

Written by

Liu Purnomo

Liu Purnomo is the founder of Drone Indonesia, a certified drone instructor, and the author of two reference books, DRONE and The Remote Pilot. His work centers on unmanned aviation standards and airspace safety. He also works as a GIS and remote sensing analyst and teaches the subject, and his background as a software engineer helps him turn spatial data workflows into tools people can actually use.

Callsign
LPI
Handle
@liupurnomo
Home base
Jakarta, Indonesia
On dutyView profile
Connecting flights

Related posts

More articles headed the same way as this one.

  1. Gate 01EDTEDT19 Oct 2026Larangan Drone di Beijing dan Paradoks Ekonomi AviasiPemerintah Beijing menetapkan larangan kepemilikan dan penyimpanan drone warga mulai 15 November 2026 demi memperkuat pertahanan ibu kota. Kebijakan ini menciptakan dinamika unik di tengah ambisi Tiongkok merajai ekonomi ruang udara rendah global.Via #Regulasi Drone · #DJI10 min5views0commentsDuration10min readBoarding
  2. Gate 02EDTEDT11 Nov 2026UAS Traffic Management untuk Masa Depan Ruang UdaraUAS Traffic Management menjadi fondasi integrasi ruang udara bersama bagi drone pengiriman dan armada darurat. Simak regulasi FAA, EASA, serta pembuktian lapangannya.Via #Drone Komersial · #Regulasi Drone16 min4views0commentsDuration16min readBoarding
  3. Gate 03EDTEDT13 Nov 2026Remote ID Drone: Aturan, Cara Kerja, dan Modul TerbaikRemote ID memancarkan identitas digital dan koordinat drone secara langsung lewat radio nirkabel. Pelajari aturan FAA Part 89, standar ASTM, dan pilihan modul siaran.Via #Regulasi Drone14 min7views0commentsDuration14min readBoarding
  4. Gate 04EDTEDT6 Nov 2026Kondisi Terbang Drone yang Tidak Membutuhkan Izin TerbangKondisi terbang drone yang tidak membutuhkan izin terbang berlaku pada ruang udara tidak dikendalikan di bawah 120 meter sesuai regulasi resmi. Pahami rujukan pasal PM 37 Tahun 2020 dan PM 63 Tahun 2021 agar operasional tetap legal.Via #Regulasi Drone12 min24views0commentsDuration12min readBoarding
  1. WPT 01Bagaimana Kasus Hikvision Berkaitan dengan Industri Drone
  2. WPT 02Perbedaan Kebijakan FCC terhadap Perangkat Baru dan Lama
  3. WPT 03Mengapa Sengketa Hukum FCC Menjadi Sorotan Industri Global
  4. WPT 04Dampak Wewenang FCC terhadap Ekosistem Drone Indonesia
  5. WPT 05Langkah Operator Drone Menghadapi Ketidakpastian Regulasi Perangkat

Sponsored

Departures

Latest posts

  1. 18 NOVDRNBRINC Luncurkan Aplikasi iOS LiveOps untuk Petugas Tanggap DaruratOn time7 min
  2. 18 NOVDRNDJI Enterprise Beberkan Pemanfaatan Drone Otonom untuk Manajemen Lalu LintasOn time5 min
  3. 16 NOVNWSBeijing Resmi Larang Kepemilikan dan Operasi Drone di Seluruh Wilayah KotaOn time6 min
  4. 15 NOVNWSPesawat Komersial Listrik COMAC CE-25A Sukses Uji Terbang BerawakOn time3 min
  5. 15 NOVNWSAtraksi 150 Drone Buka Porprov VIII Kalimantan Timur di PaserOn time6 min
All departures
Segel resmi Federal Communications Commission Amerika Serikat
Federal Communications Commission menghadapi gugatan hukum terkait batas wewenang izin frekuensi radio.

Komisi membuka lembar tanggapan publik melalui PS Docket No. 26-189 pada tanggal 21 Juli 2026. Dokumen proposal mengajukan penghentian aktivitas impor dan pemasaran lanjutan bagi unit pesawat tanpa awak serta komponen kritis buatan luar negeri. Produsen global raksasa seperti DJI terkena dampak langsung rancangan kebijakan jika regulasi resmi disahkan tanpa koreksi pengadilan.

Aspek PenegakanKebijakan Unit BaruKebijakan Unit Lama
Status OtorisasiDitolak otomatisOtorisasi awal dicabut bersyarat
Izin ImporDilarang masuk pelabuhanTidak dapat mengajukan izin impor ulang
Aktivitas PemasaranDilarang dijual di toko resmiDilarang dijual kembali oleh distributor
Legalitas TerbangTidak dapat beroperasi secara legalTetap boleh digunakan pemilik lama
Pasokan KomponenPenghentian sertifikasi modul baruPembatasan pasokan suku cadang resmi

Langkah bertahap dirancang agar layanan operasional industri pemetaan dan inspeksi udara tidak lumpuh mendadak. Anda bisa mempelajari ketatnya aturan wilayah udara di Indonesia melalui panduan regulasi drone untuk melihat perbedaan pendekatan otoritas penerbangan sipil lokal.

Kebijakan dagang Amerika Serikat sering menciptakan efek berantai terhadap pasar ekspor komponen teknologi di Asia Tenggara. Tekanan proteksi pasar radio frekuensi mirip dengan dampak tarif Trump dan industri drone yang mengubah peta rantai pasok manufaktur dunia. Vendor global dipaksa memindahkan fasilitas perakitan demi menghindari status Covered List.

Para praktisi dapat mencermati detail aturan ruang udara domestik lewat berkas download regulasi dan aturan menerbangkan drone di Indonesia agar terhindar dari sanksi hukum. Kebutuhan operasional seperti proyek drone delivery dan peluangnya menuntut kepastian status sertifikasi perangkat radio jarak jauh.

Integrasi perizinan terpadu di Indonesia terus dibenahi agar remote pilot mendapatkan kepastian izin resmi. Informasi terkini seputar sertifikasi alat dan kelaikan terbang dapat dipantau melalui portal Drone Indonesia guna mendukung operasional yang aman.

Langkah Operator Drone Menghadapi Ketidakpastian Regulasi Perangkat

  1. Audit nomor sertifikasi transmisi radio perangkat untuk memastikan legalitas modul pengendali jarak jauh.
  2. Siapkan stok suku cadang resmi yang mencakup modul radio, antena cadangan, baterai, dan papan pengendali penerbangan.
  3. Bangun kemitraan dengan beberapa distributor perangkat alternatif guna mengurangi ketergantungan pada satu pabrikan tertentu.
  4. Catat setiap pembaruan perangkat lunak pengendali penerbangan agar terhindar dari pemblokiran frekuensi otomatis.
  5. Pantau rilis resmi lembaga komunikasi negara tempat armada beroperasi untuk memperbarui dokumen kepatuhan hukum penerbangan.
Apa inti gugatan Hikvision terhadap FCC?
Hikvision menggugat wewenang FCC yang mencabut izin otorisasi perangkat telekomunikasi yang telah disetujui sebelumnya.
Siapa panel hakim yang memimpin sidang banding kasus tersebut?
Panel hakim terdiri dari Hakim Srinivasan, Hakim Millett, dan Hakim Garcia dari Pengadilan Banding D.C. Circuit.
Mengapa proposal FCC berdampak pada industri drone komersial?
Proposal FCC dalam PS Docket No. 26-189 melarang impor dan pemasaran drone asing yang masuk daftar Covered List.
Apakah pemilik drone lama di Amerika dilarang terbang?
Pemilik drone lama tetap diperbolehkan menerbangkan unit yang sudah mereka miliki.
Apa kategori drone yang dibidik FCC dalam dokumen usulannya?
FCC membidik pesawat tanpa awak kategori militer dan komponen kritis buatan luar negeri yang terdaftar di Covered List.
Kapan usulan pembatasan drone FCC dibuka untuk komentar publik?
Usulan pembatasan dibuka untuk konsultasi publik sejak tanggal 21 Juli 2026.
Apa risiko terbesar bagi pengguna drone jika FCC memenangkan sidang?
Pengguna drone menghadapi risiko kelangkaan suku cadang resmi dan penghentian penjualan perangkat di pasar komersial.
Apakah sidang kasus Hikvision secara spesifik membahas drone?
Sidang Hikvision tidak membahas drone secara spesifik, melainkan batas wewenang FCC atas izin perangkat yang disetujui sebelumnya.
Bagaimana nasib penjualan drone baru jika izin otorisasi ditarik?
Distributor dan toko komersial dilarang menjual unit baru yang otorisasi frekuensi radionya telah dicabut.
Mengapa wewenang pencabutan izin FCC dianggap berlebihan oleh penggugat?
Penggugat menilai undang-undang federal tidak memberi mandat bagi FCC untuk membatalkan sertifikasi alat yang terbit sah di masa lalu.