Markas Besar Pertahanan dan sejumlah instalasi militer Ethiopia diguncang serangkaian ledakan pada akhir September. Insiden ini memicu kekhawatiran bahwa pemberontak wilayah utara mulai mengerahkan pesawat tanpa awak untuk memperluas pertempuran ke wilayah lain.
Pemerintah Ethiopia belum mengonfirmasi secara resmi bahwa ledakan di markas pertahanan pusat bersumber dari pesawat tanpa awak. Kendati demikian, sejumlah saksi mata menuturkan sebuah drone kecil berjarak jelajah pendek meledak di dalam pangkalan Angkatan Udara Ethiopia di Bishoftu, sekitar 40 kilometer arah tenggara ibu kota Addis Ababa.
Serangan tersebut dinilai pengamat militer sebagai respons balasan aliansi Ethiopian People’s Forces Alliance for Survival terhadap kampanye operasi Ethiopian National Defense Force (ENDF). Pasukan pemerintah federal baru-baru ini memukul mundur milisi pemberontak, merebut kembali ibu kota Tigray di Mekele, serta menutup lalu lintas penerbangan ke bandara Axum dan Shire.
Media lokal Ethiopian Observer melaporkan peristiwa ini menandai perubahan penting dalam dinamika pertempuran bersenjata di negara tersebut. Militer federal diperkirakan tidak lagi memegang monopoli mutlak atas kepemilikan dan penggunaan pesawat nirawak di ruang udara nasional.
Drone berukuran kecil dengan jangkauan pendek kini menjadi ancaman keamanan baru bagi pangkalan militer yang sebelumnya terlindungi ketat. Evolusi taktik ini sejalan dengan meluasnya penggunaan drone dan perang modern oleh faksi-faksi nonnegara, sekaligus memperkuat tren pergeseran taktis dalam perang drone di Afrika yang mengubah peta pertahanan udara kawasan.
Analis dari EurAfrica menyebutkan serangan drone jauh ke jantung wilayah kekuasaan pemerintah dirancang untuk memecah konsentrasi pasukan darat. Operasi ini ditujukan menguras kapasitas udara militer sekaligus menahan laju tentara Ethiopia agar tidak memusatkan seluruh kekuatan di kawasan Tigray.
"Kampanye ini juga kemungkinan bertujuan mendemonstrasikan secara simbolis kemampuan serta jangkauan koalisi pemberontak di seluruh penjuru negeri," tulis analis EurAfrica.
Direktur Regional Afrika Economist Intelligence Unit (EIU) Pratibha Thaker menyampaikan, serangan terhadap markas komando militer menyasar instrumen utama kendali negara di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali.
"Dampak yang diharapkan dapat melampaui kerusakan fisik: menunjukkan bahwa Addis Ababa rentan, menarik sumber daya keamanan ke ibu kota, dan merusak narasi pemerintah bahwa pertempuran dapat dibatasi hanya di wilayah utara," kata Thaker.
Koalisi Ethiopian People’s Forces Alliance for Survival beranggotakan sejumlah kelompok etnis dari wilayah utara, termasuk Gerakan Nasional Amhara Fano, Tigray People’s Liberation Front (TPLF), dan Tentara Pembebasan Oromo. Namun, aliansi ini menghadapi perpecahan internal setelah Ogaden National Liberation Front (ONLF) menyatakan hanya mendukung target politik, sedangkan perwakilan milisi Benishangul dan Gumuz membantah bergabung dalam aliansi militer tersebut.
Di tingkat regional, Eritrea terindikasi memberikan dukungan bagi aliansi pemberontak guna mengimbangi manuver Ethiopia yang berambisi membuka akses koridor darat menuju Laut Merah.
Analis Afrika Timur dari Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) Jalale Getachew Birru menjelaskan bahwa eskalasi konflik di Tigray secara otomatis menghambat peluang Ethiopia menekan Eritrea.
"[Eritrea] berupaya menciptakan wilayah penyangga antara Ethiopia dan Eritrea dengan membuat Tigray bersikap bermusuhan terhadap Ethiopia," tulis Birru.
Birru menambahkan, pasukan Eritrea memasuki teater perang Tigray secara langsung untuk mencegah tentara pemerintah Ethiopia beserta sekutunya mendekati batas wilayah kedaulatan Eritrea.
