ABUJA, Senin (19/10/2026) - Pengadaan pesawat tanpa awak oleh militer negara-negara Afrika melonjak menjadi 1.054 unit pada 2020 hingga 2026. Kendati demikian, lonjakan persenjataan udara ini belum mampu menekan laju ancaman kelompok bersenjata non-negara di kawasan tersebut.
Berdasarkan data laporan Unmanned Africa, jumlah pengadaan tersebut meningkat tajam dibandingkan dekade 2010-an yang hanya mencatat 618 unit. Secara keseluruhan, negara-negara Afrika telah mendatangkan 1.959 unit pesawat nirawak melalui 234 transaksi pembelian di 34 negara sejak 1980 hingga 2026.
Eskalasi konflik bersenjata turut mendorong intensitas serangan udara nirawak di benua tersebut. Frekuensi serangan drone yang dilancarkan pihak militer maupun kelompok bersenjata melonjak dari kurang dari 20 peristiwa pada periode 2013 hingga 2015 menjadi lebih dari 394 peristiwa pada rentang 2022 hingga 2024.
Di sisi lain, kelompok militan non-negara juga mempercepat kepemilikan teknologi serupa untuk serangan kinetik, pengintaian, dan propaganda. Hingga 2025, aktor bersenjata non-negara tercatat telah mengoperasikan pesawat nirawak militer di setidaknya sembilan negara Afrika.
Jumlah kelompok militan di kawasan Afrika Sub-Sahara yang mengonfirmasi kepemilikan drone bersenjata melonjak pesat. Laporan tersebut mencatat kenaikan dari nol kelompok pada 2023 menjadi sedikitnya delapan kelompok pada 2026. Wilayah Sahel bahkan bertahan sebagai teater pertempuran paling mematikan di kawasan itu selama empat tahun berturut-turut.
Penyebaran teknologi ini selaras dengan perkembangan taktik kombatan di medan global sebagaimana diulas dalam dinamika drone dan perang modern. Kelompok bersenjata mengadopsi taktik perang gerilya dengan unit kecil yang bergerak cepat, sehingga mengurangi durasi target yang dapat dibidik oleh armada pengintai negara.
Kendala utama efektivitas drone militer Afrika berakar pada fragmentasi rantai pasokan persenjataan. Negara-negara kawasan mendatangkan alutsista dari 21 negara pemasok yang berbeda, sehingga memicu persoalan interoperabilitas antarsistem komando.
Nigeria menjadi salah satu contoh dengan portofolio armada paling beragam di Afrika. Militer Nigeria mengoperasikan 34 tipe pesawat nirawak yang dibeli lewat 34 kontrak pengadaan terpisah dari Tiongkok, Turki, Amerika Serikat, Inggris, serta produsen lokal.
Perbedaan arsitektur perangkat keras dan sistem kendali tersebut memperlambat alur pertukaran informasi intelijen menuju unit penyerang. Akibatnya, keunggulan operasional teknologi udara tergerus saat menghadapi gerilyawan yang berpencar cepat di medan sulit.
Kelemahan lain terlihat dari minimnya investasi pada kemampuan sistem penangkal drone atau counter-drone. Sebagian besar anggaran belanja militer terserap untuk platform serang ofensif daripada sistem deteksi dan pelumpuh elektronik semacam drone jammer.
Celah pertahanan ini terbukti saat kelompok Front Pembebasan Azawad (FLA) menggelar operasi melawan militer Mali di Anefis. Kelompok tersebut memakai drone berkendali kabel serat optik guna menghindari gangguan frekuensi radio, serta menjatuhkan satu helikopter serang Mil Mi-24P pendukung militer pemerintah.
Kebutuhan akan perisai udara kini mendesak banyak pihak beralih meneliti persenjataan defensif seperti yang dirintis dalam pengembangan senjata gelombang mikro pelumpuh drone.
Laporan tersebut merekomendasikan militer negara-negara Afrika merombak doktrin operasional dari sekadar belanja perangkat menjadi integrasi sistem menyeluruh. Langkah lanjutan difokuskan pada adopsi ekosistem digital bersama, adaptasi taktik pasukan darat, serta percepatan produksi penangkal drone mandiri berbiaya rendah di dalam negeri.
