Serangan drone Ukraina kembali mengguncang fasilitas energi di wilayah Rusia dengan target utama terminal minyak St. Petersburg. Operasi jarak jauh ini menjadi salah satu gempuran armada nirawak terbesar tahun ini. Perkembangan taktik udara tanpa awak ini membuktikan dinamika drone dan perang modern terus bergeser sangat cepat di lapangan.
Serangan drone Ukraina berlangsung pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari dengan menyasar fasilitas Terminal Minyak St. Petersburg yang berkapasitas 12,5 juta ton per tahun. Produsen drone asal Ukraina bernama Fire Point mengonfirmasi timbulnya kebakaran besar di area terminal setelah hantaman tersebut. Selain terminal bahan bakar, serangan ini mengenai pusat logistik milik perusahaan distribusi Ozon serta merusak rumah warga sekitar dengan korban satu orang tewas dan lima orang luka-luka.
Pihak Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh 1.015 drone Ukraina di berbagai wilayah sepanjang malam itu. Di sisi lain, serangan balasan rudal dan armada nirawak Rusia ke Ukraina menewaskan 11 orang serta melukai hampir 50 orang dalam kurun 24 jam yang sama. Target Rusia mencakup fasilitas energi di wilayah Odesa yang memicu kerusakan jaringan listrik lokal.
Serangan drone Ukraina tetap dilancarkan karena Ukraina menilai Rusia terus membombardir pembangkit energi mereka tanpa henti. Presiden Donald Trump sebelumnya meminta serangan ke kilang minyak Rusia disetop demi menstabilkan harga bahan bakar menjelang pemilu sela Amerika Serikat. Trump bahkan sempat mengklaim ada kesepakatan gencatan senjata energi antara kedua belah pihak.
Presiden Volodymyr Zelensky membantah klaim sepihak tersebut lewat pernyataan resminya. Zelensky mencatat Rusia justru menyerang sektor minyak dan gas Ukraina sebanyak 76 kali sejak klaim kesepakatan itu diumumkan. Ukraina merasa perlu membalas sumber logistik lawan agar pertahanan mereka tidak lumpuh saat musim dingin tiba.
Isu politik makin panas karena Washington melonggarkan sanksi impor solar Rusia. Langkah pemerintah Amerika Serikat tersebut memicu kritik keras dari parlemen karena dinilai memberi ruang bagi Moskow mendanai operasi militernya.
Tabel berikut merangkum data operasional dan kondisi teknis kedua pihak berdasarkan laporan lapangan per Oktober 2026.
