WASHINGTON, Senin (09/11/2026). Lima departemen federal Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman guna menyatukan pengujian serta pengerahan teknologi penangkal drone liar di ruang udara sipil.
Kesepakatan tersebut diteken oleh Departemen Pertahanan, Departemen Transportasi, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Energi, dan Departemen Kehakiman. Kerja sama ini bertujuan mempercepat respons terhadap penyusupan pesawat nirawak tanpa mengorbankan keselamatan transportasi komersial.
Langkah bersama ini diambil menyusul lonjakan insiden penerbangan drone tanpa izin di sekitar pangkalan militer dan fasilitas keamanan nasional yang sensitif, termasuk Fort McNair di Washington, D.C. Wilayah ibu kota tersebut sebelumnya menjadi area pengawasan intensif saat aparat AS uji teknologi pelacak drone liar di Washington untuk mengantisipasi potensi ancaman udara.
Upaya pelumpuhan wahana udara nirawak menggunakan sinyal pengacak frekuensi menyimpan potensi bahaya bagi penerbangan sipil. Penggunaan perangkat seperti drone jammer dan cara kerjanya melumpuhkan sinyal pesawat dapat mengganggu fungsi radar, komunikasi radio, dan navigasi GPS pesawat komersial yang sedang melintas di sekitarnya.
"Melalui pendekatan lintas pemerintah ini, kementerian dan lembaga memperkuat kolaborasi untuk beradaptasi dengan ancaman drone terbaru sekaligus memastikan teknologi ini tidak berdampak buruk pada operasi pesawat atau peralatan navigasi," sebut para pejabat terkait dalam pernyataan bersama.
Instansi yang terlibat akan bekerja sama dengan Badan Penerbangan Federal (FAA) dan Komisi Komunikasi Federal (FCC) saat mengembangkan sistem pelacak maupun pengendali drone. FAA bertugas mengevaluasi kajian risiko keselamatan, memberikan data teknis, dan berwenang membatasi ruang udara jika dibutuhkan mitigasi tambahan. Sinergi ini memperkuat kebijakan sebelumnya ketika lembaga federal AS perluas kerja sama tangkal ancaman drone di berbagai sektor sipil.
Asisten Direktur Critical Incident Response Group Biro Investigasi Federal (FBI) Devin Kowalski menyatakan rencana mitigasi nasional dirancang guna menghadapi ancaman paling ekstrem. Potensi bahaya tersebut meliputi muatan peledak, bahan kimia berbahaya, hingga kekacauan massal di acara publik.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa teknologi pertahanan generasi terbaru telah teruji di perbatasan selatan negara tersebut. Menurut Hegseth, sistem penangkal modern, termasuk senjata laser berenergi tinggi, terbukti mampu beroperasi cepat dan aman berdampingan dengan kegiatan penerbangan sipil.
Nota kesepahaman baru ini dipimpin oleh Satuan Tugas Pemulihan Kedaulatan Ruang Udara Amerika Gedung Putih, yang dibentuk melalui perintah eksekutif Presiden Donald Trump. Teks lengkap nota kesepahaman tersebut belum dipublikasikan dan Departemen Pertahanan menyatakan belum menyediakan keterangan tambahan di luar siaran pers resmi.
