WASHINGTON, Senin (09/11/2026), Pemerintah Amerika Serikat mempercepat pengerahan teknologi penangkal drone liar guna memperkuat keselamatan ruang udara dan keamanan nasional.
Langkah tersebut diambil menyusul peningkatan ancaman pesawat nirawak ilegal terhadap wilayah publik maupun fasilitas vital negara. Inisiatif lintas kementerian ini dipimpin langsung oleh Satuan Tugas Gedung Putih di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Berdasarkan pernyataan resmi Federal Aviation Administration (FAA) pada Senin (09/11/2026), sejumlah instansi menandatangani nota kesepahaman untuk mengevaluasi teknologi antidrone dan mempercepat penerapannya di lapangan. Instansi yang terlibat meliputi Departemen Pertahanan, Departemen Transportasi, Departemen Energi, Departemen Kehakiman, serta Departemen Keamanan Dalam Negeri.
"Kami mengambil pendekatan proaktif menyeluruh dari seluruh unsur pemerintah untuk melindungi ruang udara Amerika dari ancaman abad ke-21 yang terus berkembang," kata Menteri Transportasi AS Sean Duffy.
Ia menambahkan, penggabungan seluruh mitra federal bertujuan memperkuat kemampuan memitigasi bahaya dari pesawat nirawak tidak berizin. Hal ini sekaligus memastikan keselamatan masyarakat penerbangan tetap terjamin dari ancaman drone liar di bandara.
Dalam pelaksanaannya, kementerian dan lembaga federal bekerja sama erat dengan FAA serta Federal Communications Commission (FCC). Kolaborasi tersebut mencakup perancangan dan penggelaran sistem yang mampu mendeteksi, melacak, menghentikan, hingga mengambil alih kendali drone yang berbahaya atau tidak berizin. Kerja sama teknis dengan otoritas telekomunikasi ini sejalan dengan keterlibatan FCC dalam regulasi keamanan drone.
Pejabat FAA Liam McKenna menyampaikan bahwa lembaganya telah menyetujui lebih dari 1.000 permintaan koordinasi penempatan perangkat penangkal drone bersama Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. "Banyak sistem yang dipertimbangkan oleh lembaga keamanan sudah pernah kami uji sebelumnya, sehingga proses persetujuan dapat diselesaikan dalam 24 jam," ujar McKenna kepada Reuters.
Ancaman terhadap keamanan ruang udara publik sebelumnya terbukti nyata saat aparat penegak hukum menggagalkan rencana serangan teror. Pada musim panas lalu, Biro Investigasi Federal (FBI) menangkap lima orang yang diduga berencana menerbangkan drone bermuatan bahan peledak di sekitar acara Gedung Putih yang dihadiri ribuan pengunjung.
"Departemen Kehakiman bekerja sama dengan mitra di seluruh jajaran pemerintah federal untuk mengatasi ancaman intrusi drone, menuntut pihak yang membahayakan publik, dan memastikan keselamatan serta keamanan ruang udara Amerika," ucap Jaksa Agung AS Todd Blanche.
Pada Oktober 2026, FAA telah memberlakukan larangan penerbangan drone tanpa izin di sepanjang garis perbatasan AS dan Meksiko. Pembatasan penerbangan sementara tersebut melarang operasi drone tanpa izin hingga ketinggian 122 meter di atas permukaan tanah dan berlaku sejauh 1,8 kilometer ke arah utara dari batas wilayah kedua negara.
