WASHINGTON, Rabu (14/10/2026) - Komisi Komunikasi Federal atau Federal Communications Commission (FCC) memasukkan surat Departemen Pertahanan Amerika Serikat ke berkas resmi perkara produsen drone DJI dan Autel Robotics di Washington. Namun, lembaga regulasi telekomunikasi tersebut menegaskan pihaknya tidak bersandar pada surat itu ketika memasukkan kedua perusahaan ke dalam Daftar Tertutup (Covered List).
Pemberitahuan resmi tersebut diumumkan oleh Biro Keamanan Publik dan Keamanan Dalam Negeri FCC melalui pengumuman publik. Dokumen itu mencakup perkara bernomor ET Docket No. 26-22 untuk SZ DJI Technology dan ET Docket No. 26-23 untuk Autel Robotics.
Surat yang dimasukkan ke catatan perkara berkaitan dengan surat Departemen Pertahanan kepada komite kongres berdasarkan Pasal 1709 National Defense Authorization Act (NDAA) Tahun Anggaran 2025.
FCC menyatakan hanya menyertakan halaman sampul yang telah disunting (redacted) dan tidak berstatus rahasia ke dalam catatan publik. Surat-surat berstatus rahasia disimpan tertutup, sehingga isinya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.
Dokumen pendamping yang ditandatangani oleh Michael P. Cadenazzi mengidentifikasi korespondensi tersebut sebagai penetapan dan tanggapan badan keamanan nasional. Dokumen itu menyebutkan pemerintah memiliki kekhawatiran bahwa entitas yang tunduk pada yurisdiksi asing dapat memanfaatkan peran mereka sebagai produsen sistem pesawat tanpa awak atau komponen penting untuk merugikan warga Amerika Serikat.
Surat tersebut secara khusus menyebut nama DJI dan menjelaskan bahwa lampiran rahasia dikirimkan melalui sistem komunikasi aman. Dokumen publik yang dibuka tidak memuat rincian kerentanan spesifik, tidak melampirkan berkas rahasia, serta tidak menyertakan bukti teknis mengenai ancaman keamanan nasional.
Langkah hukum ini menjadi babak baru terkait wewenang FCC atas drone dan perangkat teknologi asing di wilayah Amerika Serikat.
Pasal 1709 NDAA Tahun Anggaran 2025 mengatur proses penilaian risiko keamanan nasional terhadap peralatan komunikasi, pengawasan video, atau layanan dari DJI dan Autel. FCC kemudian memasukkan drone produksi luar negeri dan komponen kritis ke dalam Covered List pada 22 Desember 2025 setelah adanya keputusan keamanan nasional dari badan antarlembaga cabang eksekutif.
Status Covered List membatasi otorisasi peralatan baru sehingga produk terkait terhambat masuk ke pasar Amerika Serikat. Aturan ini tidak secara otomatis melarang pengoperasian unit yang telah dimiliki konsumen.
Di luar perkara ini, DJI pada September 2026 juga menentang usulan terpisah FCC yang berpotensi membatasi impor drone berlabel tingkat militer. Usulan terpisah tersebut telah mengumpulkan hampir 4.000 komentar publik karena dikhawatirkan berdampak pada teknologi sipil, seperti sensor termal dan sistem dok otomatis.
Hingga pengumuman ini diterbitkan, FCC belum mengeluarkan keputusan akhir atas petisi DJI maupun permohonan peninjauan Autel Robotics. Seluruh berkas pembuktian utama dari Pentagon masih berada di bawah status rahasia.
