WASHINGTON, liupurnomo.com. Lima departemen federal Amerika Serikat memperluas kerja sama lintas lembaga untuk mengoordinasikan operasi penangkal sistem pesawat nirawak serta melindungi ruang udara nasional dari ancaman drone liar.
Langkah tersebut melibatkan Departemen Transportasi (DOT), Departemen Perang (DoW), Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Departemen Energi (DOE), dan Departemen Kehakiman (DOJ). Kesepakatan berbentuk nota kesepahaman ini dipimpin oleh Satuan Tugas Gedung Putih untuk Pemulihan Kedaulatan Ruang Udara Amerika guna mempercepat evaluasi dan penempatan teknologi penangkal pesawat nirawak tanpa mengganggu keselamatan penerbangan sipil maupun peralatan navigasi.
Kerja sama baru ini memperkuat kolaborasi yang sebelumnya dijalankan badan penerbangan federal dan mitra keamanan dalam upaya lembaga federal AS memperluas koordinasi penangkal ancaman drone. Upaya yang telah berjalan mencakup penerapan pembatasan terbang sementara di sepanjang perbatasan selatan AS serta penyelesaian penilaian keselamatan menyeluruh terhadap sistem laser berenergi tinggi milik DoW.
"Kami mengambil pendekatan menyeluruh pemerintah secara proaktif untuk melindungi ruang udara Amerika dari ancaman abad ke-21 yang terus berkembang," kata Menteri Transportasi AS Sean P. Duffy.
Administrator Badan Penerbangan Federal (FAA) Bryan Bedford menegaskan bahwa keselamatan sistem ruang udara nasional tetap menjadi prioritas utama. Menurut dia, kesepakatan ini menetapkan proses yang konsisten agar teknologi penangkal drone dapat digunakan tanpa mengorbankan keselamatan penerbangan.
Dalam pengamanan perbatasan, teknologi pertahanan udara jarak dekat terus diuji coba. Menteri Perang Pete Hegseth menyatakan bahwa pihaknya bergerak cepat menempatkan kemampuan mutakhir untuk mengamankan perbatasan selatan dan memperkuat instalasi militer penting.
"Kami telah membuktikan di perbatasan selatan bahwa pertahanan penangkal drone generasi baru, termasuk laser berenergi tinggi, dapat dikerahkan dengan cepat dan aman berdampingan dengan penerbangan sipil," ujar Hegseth.
Menteri Energi AS Chris Wright menyoroti perlunya perlindungan infrastruktur energi nasional dari ancaman udara. Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin menyebut kesepakatan ini akan membantu menangkal ancaman drone milik kartel di kawasan perbatasan.
Ancaman terhadap fasilitas vital dan acara publik berskala besar menjadi perhatian aparat penegak hukum. Jaksa Agung Todd Blanche mengungkapkan bahwa Biro Investigasi Federal (FBI) sebelumnya menangkap lima pria yang dituduh berencana mengerahkan drone bermuatan bahan peledak di sekitar acara Gedung Putih.
Selain penangkapan tersebut, pengamanan wilayah udara sipil diperketat pada agenda internasional. Direktur FBI Kash Patel menyampaikan bahwa personel gabungan menyita lebih dari 700 drone selama perhelatan Piala Dunia FIFA melalui pelatihan di Pusat Pelatihan Nasional Counter-UAS.
Berdasarkan rincian nota kesepahaman, seluruh pihak akan bekerja sama erat dengan FAA dan Komisi Komunikasi Federal (FCC) saat mengembangkan sistem pendeteksi, pelacak, penghenti, maupun pengambil alih kendali drone berbahaya. FAA bertugas meninjau cepat penilaian risiko keselamatan serta berwenang menerapkan langkah mitigasi mandiri, termasuk pembatasan ruang udara, jika ditemukan kondisi yang membahayakan penerbangan.
