MADISON, Selasa (20/10/2026) - Dewan Kota Madison menyetujui pengajuan hibah federal senilai 200.000 dollar AS untuk Departemen Kepolisian Madison. Dana tersebut dialokasikan guna membiayai program percontohan drone tanggap darurat pertama bagi kepolisian setempat.
Bantuan pendanaan tersebut diajukan melalui Program Community Oriented Policing Services dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kepolisian Madison (MPD) merencanakan pengoperasian unit pesawat nirawak ini di distrik kepolisian barat.
Sistem drone tanggap darurat ini berbeda dari armada nirawak MPD sebelumnya yang sebatas digunakan untuk pencarian orang hilang atau pelacakan bukti kejahatan. Melalui skema baru, drone akan dikerahkan mendahului petugas patroli saat menerima panggilan penugasan. Kehadiran drone memberikan pantauan langsung secara seketika sehingga personel kepolisian dapat menilai situasi lapangan sebelum tiba di lokasi kejadian.
MPD berharap pemantauan udara ini dapat membantu meredakan eskalasi situasi dan mencegah tindak kekerasan antara petugas dan warga. Rujukan resolusi tersebut mengutip uji coba acak di Montgomery County, Maryland, yang membuktikan 19,5 persen laporan dapat diselesaikan hanya melalui penanganan drone.
Asisten Kepala Polisi MPD Matthew Tye menyebutkan penerapan drone tanggap darurat kian meluas di berbagai yurisdiksi AS. Praktik serupa juga telah diterapkan di wilayah lain, termasuk program drone first responder di Norfolk yang memaksimalkan manfaat drone dalam merespons panggilan darurat secara presisi.
Kendati persetujuan dewan kota telah dikantongi secara bulat, Tye mengakui penerimaan dana hibah masih membutuhkan proses panjang. "Pemerintahan saat ini sedikit berbeda dari pemerintahan sebelumnya dalam hal mengikuti prosedur dan tenggat waktu hibah," kata Tye. Menurut ia, kepastian perolehan dana tersebut masih belum dapat dipastikan sepenuhnya.
Anggota Dewan Distrik 4 Michael Verveer menyatakan dukungan atas rencana ini jika dioperasikan sesuai prosedur. Ia mencontohkan penggunaan drone dalam pengamanan keramaian acara jalanan di distriknya yang terbukti membantu mencegah kericuhan tanpa mengganggu aktivitas warga.
"Polisi tidak menggunakan drone untuk mencari orang yang sedang minum minuman beralkohol. Drone mampu melihat jika tindak kekerasan mungkin terjadi atau jika perkelahian sedang berlangsung," kata Verveer.
Rencana pemanfaatan drone sempat menimbulkan kekhawatiran publik mengenai isu privasi dan pengawasan tanpa izin. Menanggapi hal itu, MPD mengacu pada regulasi kota dan negara bagian yang melarang pengawasan acak tanpa alasan hukum, melarang perekaman di area privat tanpa surat perintah, serta melarang diskriminasi.
Tye menegaskan seluruh rekaman video operasional drone akan disimpan dan diarsipkan mengikuti nomor kasus perkara. Langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang pencatatan publik serta aturan pengawasan wilayah Kota Madison.
Jika pendanaan federal resmi dikucurkan, MPD berencana bekerja sama dengan petugas hubungan masyarakat guna menyosialisasikan tata cara operasional drone kepada publik. Program sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kekhawatiran warga seputar perlindungan privasi.
