PALANGKA RAYA, Rabu (28/10/2026) - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengerahkan 16 unit drone untuk memperkuat patroli udara pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan.
Langkah tersebut bertujuan mendeteksi titik api sedini mungkin sekaligus mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Operasional patroli udara melibatkan satuan kerja di tingkat polda serta jajaran kepolisian resor yang telah menyiapkan perangkat dan tim pemantau.
"Pembagian titik plotting dan sasaran patroli sudah kami lakukan kepada masing-masing satuan kerja, dan tim langsung bergerak menjalankan tugasnya," kata Direktur Samapta Polda Kalimantan Tengah Komisaris Besar Polisi Viddy Dasmasela di Palangka Raya, Rabu.
Viddy menjelaskan, pembagian wilayah pengawasan dilakukan untuk memperluas jangkauan pemantauan. Langkah ini memastikan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terawasi secara merata.
Patroli udara tersebut diharapkan dapat mencegah niat masyarakat yang sengaja membakar lahan sebelum api membesar dan merambat ke kawasan hutan. Selain pencegahan, pemantauan dari udara juga dimaksudkan untuk memberi efek jera karena aktivitas pembakaran berpotensi terekam kamera pesawat nirawak.
Rekaman visual drone dapat menjadi bukti pendukung untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran hukum. Data tersebut akan membantu proses penegakan hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jika ditemukan titik api, tim dapat segera menyampaikan koordinat kepada Satgas Darat agar penanganan dan pemadaman bisa dilakukan lebih cepat serta tepat sasaran," tutur Viddy.
Penggunaan teknologi pemantauan udara kini menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana di berbagai daerah. Operasional fire monitoring drone telah lazim dipadukan dengan sensor drone thermal guna melacak sebaran bara api gambut, serupa dengan pemantauan udara yang pernah dikerahkan di Kapuas.
Ke depan, Polda Kalimantan Tengah merencanakan pemanfaatan armada drone tersebut tidak hanya untuk penanganan karhutla. Teknologi pesawat nirawak ini juga akan disiapkan untuk mendukung pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengamanan saat berlangsung aksi unjuk rasa.