JAKARTA, Senin (9/11/2026). Akses platform pengembangan perangkat lunak GitHub di Indonesia telah pulih setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencabut pemblokiran alamat IP yang sempat memutus layanan selama empat jam pada Jumat (6/11/2026).
Pemblokiran tersebut bermula dari permohonan sebuah instansi pemerintah untuk menindak alamat IP yang terindikasi digunakan dalam aktivitas serangan siber malware. Serangan itu menargetkan infrastruktur jaringan milik instansi pemohon.
Pemeriksaan internal Komdigi kemudian mendapati alamat IP yang masuk daftar blokir ternyata turut digunakan oleh layanan GitHub. Dampaknya, penutupan akses yang menyasar jalur penyerangan tersebut ikut menghentikan akses pengguna di Indonesia ke platform repositori kode tersebut.
"Setelah mengetahui hal tersebut, tim teknis Komdigi segera melakukan normalisasi dengan mengeluarkan alamat IP dimaksud dari sistem pemblokiran," kata Komdigi dalam keterangan resminya.
Alamat IP berfungsi sebagai identitas numerik yang mengarahkan komunikasi antarperangkat di internet. Banyak platform digital modern yang menghubungkan berbagai layanan seperti apa itu API dan bagaimana cara kerjanya bertumpu pada infrastruktur awan terpusat, sehingga satu nomor IP kerap menampung ribuan halaman dan proyek sekaligus.
Dokumentasi resmi GitHub menyebutkan platform tersebut memakai beberapa rentang alamat IP untuk menjalankan layanan, termasuk distribusi konten, webhook, dan GitHub Actions. Sebagian alamat IP infrastrukturnya bersifat dinamis serta dapat berasal dari infrastruktur bersama, situasi yang menuntut ketelitian tinggi sebagaimana mitigasi saat kerentanan PHP ancam internet dalam jaringan web global.
Komdigi tidak menyebutkan identitas instansi pemerintah yang mengajukan pemblokiran maupun rincian alamat IP yang sempat terdampak. Kementerian tersebut juga belum merinci apakah seluruh pengguna GitHub di Indonesia mengalami gangguan serupa.
Komdigi menyatakan akan mengevaluasi proses verifikasi dan pemblokiran alamat IP agar penanganan ancaman siber pada masa mendatang lebih tepat sasaran.
"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan upaya melindungi infrastruktur digital dari serangan siber tidak justru mengganggu akses masyarakat terhadap layanan digital yang sah," tutur Komdigi.
