Departures
NWSLogbook entry
BSSN menyiagakan 151 Tim Tanggap Insiden Siber perbankan guna mengantisipasi lonjakan serangan digital global dan melindungi ketahanan sistem keuangan nasional.
JAKARTA, Selasa (10/11/2026) — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyiagakan 151 Tim Tanggap Insiden Siber di sektor perbankan. Langkah mitigasi ini diambil untuk mengamankan sistem keuangan nasional dari lonjakan serangan digital global.
Kesiapsiagaan tersebut merespons insiden peretasan yang melumpuhkan sejumlah lembaga keuangan di Jepang, Perancis, Malaysia, dan Singapura. Di Jepang dan Perancis, sindikat peretas internasional melancarkan serangan ransomware canggih yang mengganggu sistem kliring antarbank serta memicu kebocoran data identitas jutaan nasabah.
Sementara itu, perbankan di Malaysia dan Singapura menghadapi gejolak akibat penipuan rekayasa sosial dan penyusupan sistem pembayaran digital. Gelombang serangan otomatis ini menimbulkan kerugian likuiditas yang memaksa otoritas moneter setempat memperketat standar autentikasi transaksi elektronik.
Juru Bicara BSSN Prabaswari menyatakan, BSSN terus memantau dinamika ancaman siber yang menerpa berbagai negara tersebut.
"Perkembangan tersebut menjadi perhatian sekaligus rujukan penting bagi BSSN dalam mengantisipasi dan meminimalkan risiko terjadinya insiden serupa di Indonesia," ujar Prabaswari dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Kekhawatiran publik sempat meningkat menyusul laporan Fortiguard Labs yang merekam 7,3 juta upaya serangan siber ke Indonesia dalam sepekan terakhir, dengan intensitas 12 serangan per detik. Sektor perbankan dan jasa keuangan menjadi sasaran utama dengan 3,2 juta serangan, melampaui sektor teknologi sebanyak 1,4 juta serangan dan instansi pemerintah 741.000 serangan.
Prabaswari meluruskan, lonjakan pada dasbor pemantau komersial tersebut mencerminkan aktivitas otomatis yang terekam perangkat keamanan di luar sistem. Data tersebut mencatat ribuan upaya akses mencurigakan, tetapi tidak mengindikasikan pembobolan nyata pada perbankan nasional.
Untuk mempercepat penanganan gangguan, BSSN menyiagakan 151 Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team/CSIRT) di seluruh lembaga perbankan dan keuangan. Kesiapan tim dikonsolidasikan lewat apel siaga yang melibatkan sekitar 1.000 praktisi keamanan informasi dari berbagai instansi.
Keterampilan teknis personel diasah lewat simulasi manajemen krisis serta penyusunan buku panduan profil risiko industri keuangan. Kesiapsiagaan ini didukung sistem peringatan dini terintegrasi yang memindai lalu lintas data mencurigakan selama 24 jam penuh setiap hari.
Melalui pemindaian tersebut, BSSN menerbitkan 202 notifikasi potensi bahaya kepada unit tanggap perbankan dan 38 notifikasi khusus sektoral sepanjang 2026. Pemberitahuan berkala ini menjadi peringatan dini bagi pengelola sistem pembayaran untuk menutup celah kerentanan sebelum dieksploitasi pelaku kejahatan.
BSSN menegaskan, lonjakan data serangan siber yang beredar di media sosial telah dicegah oleh sistem keamanan jaringan. Seluruh data pemantauan memastikan belum ada kebocoran dana nasabah maupun gangguan operasional pada perbankan nasional.
Kendati belum ada peretasan yang menembus pertahanan, pemantauan diperketat menyusul pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh peretas. Algoritma pembelajaran mesin memungkinkan sindikat peretas melancarkan rekayasa sosial otomatis dan memindai celah keamanan transaksi secara cepat.
BSSN telah menerbitkan 208 dokumen imbauan keamanan sepanjang 2026 sebagai panduan teknis penangkalan serangan berbasis AI. Dokumen ini menjadi acuan operasional bagi tim tanggap perbankan untuk menambal kerentanan perangkat lunak dari ancaman kode berbahaya.
"BSSN berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan secara proaktif, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap dinamika ancaman siber dapat diantisipasi secara terukur serta presisi demi menjaga keamanan dan ketahanan ruang siber Indonesia," tutur Prabaswari.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, mendesak BSSN mengambil tindakan terkoordinasi guna meredam keresahan masyarakat. Penjelasan transparan dinilai mendesak untuk memberi kepastian keamanan dana nasabah.
"Pemerintah harus bergerak cepat dan memberikan penjelasan resmi guna menenangkan publik agar tidak terjadi kepanikan atau disinformasi," kata Oleh.
Menurut Oleh, tingginya anomali pada platform pemantau harus dijadikan alarm serius untuk memperkuat pertahanan digital. Urgensi penguatan sistem semakin mendesak setelah laporan investigasi media Jepang mengungkap bocoran komunikasi sindikat peretas asal Korea Utara yang menempatkan Indonesia sebagai target prioritas operasi finansial global.
Oleh meminta kementerian dan lembaga terkait tidak saling melempar tanggung jawab. Ancaman digital dinilai tidak sekadar menyasar pencurian data, tetapi berpotensi melumpuhkan infrastruktur kritikal seperti perbankan, kelistrikan, dan layanan publik.
DPR mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai payung hukum perlindungan sistem elektronik, sekaligus meminta BSSN melaporkan tren ancaman secara rutin setelah mencatat sekitar 5,5 miliar anomali lalu lintas internet pada 2025.
You must be logged in to comment
No comments yet. Be the first to comment!
Written by
Liu PurnomoLiu Purnomo is the founder of Drone Indonesia, a certified drone instructor, and the author of two reference books, DRONE and The Remote Pilot. His work centers on unmanned aviation standards and airspace safety. He also works as a GIS and remote sensing analyst and teaches the subject, and his background as a software engineer helps him turn spatial data workflows into tools people can actually use.
More articles headed the same way as this one.
Komisi I DPR berencana memanggil pejabat BSSN untuk meminta penjelasan mengenai kesiapan mitigasi teknis di lapangan. Pemanggilan itu juga akan mengevaluasi pola koordinasi antara BSSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
