MANILA, Senin (9/11/2026) — Pemerintah Jepang sepakat memasok sistem radar pantai dan pesawat nirawak senilai JPY 4,3 miliar atau sekitar Rp 494,5 miliar kepada militer Filipina untuk memperkuat pengawasan perairan kawasan.
Kesepakatan bantuan pertahanan tersebut ditandatangani di Manila oleh Duta Besar Jepang untuk Filipina Katsuro Kitagawa dan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro. Bantuan ini disalurkan melalui kerangka kerja sama keamanan untuk negara mitra yang memiliki kepentingan strategis serupa.
Sistem radar pantai tersebut dialokasikan untuk memperkuat armada Angkatan Laut Filipina, sementara pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicles (UAV) diserahkan kepada Angkatan Udara Filipina untuk menjalankan patroli pemantauan wilayah udara dan maritim.
"Proyek ini sangat penting untuk semakin mendorong kerja sama keamanan antara Jepang dan Filipina, meningkatkan keamanan jalur laut penting bagi Jepang, serta berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan," demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Jepang.
Pengiriman radar pantai ini mencatatkan transfer perdana produk pertahanan buatan Jepang yang telah selesai diproduksi melalui program Official Security Assistance (OSA). Pemerintah Jepang meluncurkan program bantuan keamanan resmi tersebut pada 2023 guna memperkuat kapabilitas pertahanan negara-negara sahabat.
Langkah pertahanan bersama ini sejalan dengan penguatan pengawasan perairan yang kian masif di kawasan, sebagaimana dicatat dalam perkembangan industri drone Asia Tenggara. Integrasi sistem sensor pesisir dan wahana pemantau tanpa awak menjadi komponen penting patroli laut, mirip dengan langkah negara kawasan dalam integrasi radar dan drone demi memitigasi kerentanan wilayah terluar.
Hubungan keamanan Tokyo dan Manila kian erat seiring kekhawatiran bersama terhadap peningkatan aktivitas militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok terus mengklaim Kepulauan Senkaku di Laut Tiongkok Timur yang berada di bawah kendali Jepang, sementara Beijing juga terlibat sengketa perbatasan wilayah di Laut Tiongkok Selatan dengan Filipina.