JAKARTA, Kamis (15/10/2026), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyarankan kuota produksi batu bara nasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 diproyeksikan pada level 700 juta metrik ton per tahun.
Besaran kuota tersebut dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan batu bara untuk sektor pembangkit listrik maupun industri domestik lainnya. Volume ini dinilai mampu mengakomodasi penambang dan pemerintah untuk memanfaatkan momentum harga komoditas global tanpa memicu kelebihan pasokan atau oversupply.
"Kami menyarankan agar kuota produksi batu bara nasional [dalam RKAB] 2027 bisa diproyeksikan di kisaran angka 700 juta metrik ton per tahun," kata Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono kepada Bloomberg Technoz, Kamis (15/10/2026).
Sudirman menilai pemerintah tidak perlu memperketat kuota secara drastis seperti awal 2026. Saat itu kuota sempat dibatasi sekitar 600 juta metrik ton, turun tajam dari realisasi produksi tahun 2025 yang mencapai 817 juta metrik ton.
Pembatasan ketat berpotensi menimbulkan ketidakpastian operasional yang menekan iklim usaha pertambangan. Sektor ini menuntut investasi kapital besar, termasuk untuk adopsi teknologi survei modern seperti aplikasi drone dalam industri pertambangan dan dukungan operasional pemetaan melalui survei operasional tambang.
"Selain itu, pada 2026 ini juga terjadi kasus PLN kekurangan suplai batu bara sebagai dampak dari pengetatan kuota produksi," ujar Sudirman.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memangkas kuota awal 2026 demi menjaga stabilitas harga dunia. Namun, seiring naiknya permintaan pasar global dan kebutuhan domestik, Kementerian ESDM merevisi RKAB dan memproyeksikan realisasi produksi akhir 2026 mencapai 700 hingga 720 juta metrik ton.
Pengajuan RKAB 2027 sendiri resmi dibuka sejak 1 Oktober 2026. Pelaku usaha wajib mengirimkan dokumen paling lambat 15 November 2026, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut memberi tenggat pengajuan selama 46 hari kalender.
"Ini betul-betul kita bikin revolusioner, Bos. Selama ini RKAB ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Aku bilang kasih lah, mereka itu pasti UMKM dan mereka pasti pribumi. Kaya juga tidak mungkin membawa uangnya ke luar negeri kok," tutur Bahlil dalam Rakernas HIPPI, Senin (12/10/2026).
Bahlil menambahkan, pengendalian volume dilakukan demi menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan global mengingat Indonesia memasok sekitar 43 persen batu bara dunia. Meski volume produksi 2026 lebih rendah dibanding 2025, ia mengklaim nilai transaksi serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetap mencatatkan kenaikan.
